Terhitung, mulai 5 Januari 2025, Pemerintah Pusat memberlakukan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Program pemutihan bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) Tahun 2024 diperpanjang, selama periode 1 Desember – 23 Desember 2024.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Depok, Nina Suzana meminta aparatur di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk meningkatkan retribusi pajak daerah.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana, menyebut kegiatan Konferensi Wilayah (Konferwil) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) se-Jawa Barat (Jabar) yang digelar di Ballroom The Margo Hotel, Kamis (14/11) turut menyumbang pemasukan pajak dari tiga sumber.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Wahid Suryono mengatakan, realisasi pajak hotel hingga triwulan III sudah mencapai 76,5 persen atau sekitar Rp11,5 miliar dari target yang ditetapkan yaitu Rp15 miliar.
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok gencar melakukan penagihan aktif kepada Wajib Pajak (WP) yang memiliki tunggakan.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Wahid Suryono menyebut, capaian target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga triwulan III telah mencapai Rp331 miliar atau 84 persen dari target Rp393 miliar.
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok memastikan pemasangan plang dan stiker untuk Objek Pajak yang menunggak, sudah sesuai prosedur.
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok menindak tegas Wajib Pajak (WP) yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok melalui Bidang Pendapatan Daerah II mengajak warga untuk segera melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) melakukan pemasangan stiker kepada sejumlah objek pajak yang belum melunasi kewajiban pajak daerah.
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok mencatat, capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Depok tahun 2024, pada triwulan I terealisasi sebesar 119 persen.
Penghargaan Pajak Daerah yang rutin dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok setiap tahun, mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri, memberikan apresiasi terhadap peran Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT/Notaris yang dianggap mendukung realisasi penerimaan pajak.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok melaksanakan sosialisasi dua Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok yang saling berkaitan di Wisma Hijau, Senin (26/02/24).
