BKD Depok Gelar Sosialisasi Pajak Daerah kepada pelajar SMA

Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Depok memberi pengurangan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi ahli waris.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok memastikan target Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Depok, naik tahun ini. Kenaikannyapun, mencapai Rp 9 miliar lebih, dibanding dengan tahun 2022.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok menargetkan pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp 1,297 triliun. Angka tersebut naik dari tahun 2022 yang sebesar Rp 1,222 triliun.

Sebagai upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok melakukan pendataan Wajib Pajak (WP) pada reklame Indoor atau reklame yang berada di dalam mal.

Para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok diharapkan menjadi contoh wajib pajak yang taat. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono guna menindaklanjuti atas ditetapkannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok mencatat realisasi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sembilan objek pajak di Kota Depok telah melampaui target.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok terus menggenjot target pajak, utamanya dari Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Wahid Suryono mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program Gerakan Mengejar Piutang (Gempita) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mengingat, program ini akan berakhir pada 31 Desember 2022 atau lima hari lagi.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Wahid Suryono mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program Gerakan Mengejar Piutang (Gempita) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok menjelaskan capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Depok, pada triwulan ke IV terealisasi sebesar 95,26 persen.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok bersama dengan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) mengadakan program PALING D’BEST Tahap II.

Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Depok II Cinere Rina Parlina mengajak masyarakat yang memiliki kendaraan untuk memanfaatkan program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II).

Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, hari ini melakukan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU).

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok menegaskan bahwa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Triwulan ke-III telah melampaui target.