Berita Ekonomi

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan rutin menggelar bazar produk UMKM lokal di Halaman Gedung Dekranasda, Balai Kota Depok.

Kota Depok segera memiliki rencana besar dalam pengembangan sektor industri, hal ini ditandai dengan telah disahkannya Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Senin (23/06) lalu. 

Tingginya antusias masyarakat dalam program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memperpanjang masa pengampunan PKB yang menunggak dari 1 Juli hingga 30 September 2025.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali memfasilitasi 100 pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk mendaftarkan hak cipta merek produknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun ini.

Asosiasi Industri Kreatif Depok (AIKD) sukses menyelenggarakan kegiatan kewirausahaan bagi anak-anak yatim yang berlangsung di LPK LINAD, Kecamatan Sukmajaya, pekan lalu.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) melalui Direktorat Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan dan Investasi bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membuka pendaftaran kegiatan Literasi Bisnis bagi pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Kota Depok. Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan: https://bit.ly/LiterasiBisnisDepok.

Wali Kota Depok, Supian Suri, secara resmi mengukuhkan pengurus Koperasi Merah Putih (KMP) dari 63 kelurahan se-Kota Depok.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana menyebut, keberadaan bendahara penerima dan pengeluaran dalam penatausahaan pengelolaan keuangan pada Perangkat Daerah (PD) merupakan ujung tombak dalam perencanaan.

Seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Tapos telah berhasil menuntaskan 100 persen pembentukan Koperasi Merah Putih. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Camat Tapos, Jarkasih, saat memberikan keterangan usai kegiatan Sinergitas Tiga Pilar Kecamatan Tapos Tahun 2025, Rabu (18/06/25).

Aparatur Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan melaksanakan Musyawarah Kelurahan (Muskel) pembentukan Koperasi Merah Putih yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, di Aula Kantor Kelurahan setempat, Kamis (12/06/25).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat (Jabar) bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok sukses menggelar Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) di Kecamatan Cipayung, Kemarin (03/06/25).

Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kota Depok, Siti Barkah Hasanah memuji para desainer lokalnya yang telah membuat karya fesyen dan kerajinan tangan (craft) terbaik pada ajang Indonesia Fashion Week 2025 di Jakarta Internasional Convention Centre (JICC), 28 Mei - 1 Juni 2025.

Ajang Indonesia Fashion Week 2025 resmi digelar di Jakarta Internasional Convention Centre (JICC) pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025. 

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Depok menyatakan kesiapan untuk membantu menyukseskan program Pemerintah Kota (Pemkot) guna mewujudkan pembangunan yang maju di Kota Depok.

Wali Kota Depok, Supian Suri, mengaku bangga menggunakan produk-produk lokal dalam berbagai kesempatan. Salah satu produk lokal terbaru yang ia kenakan adalah sepatu merek Beazt yang berasal dari Kecamatan Tapos.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok menggelar pelatihan tata boga untuk kelompok perempuan kepala keluarga (PEKKA) disabilitas, di LKP Melati Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya.

Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Depok akan menampilkan karya-karya terbaik dari pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang fesyen dalam ajang Indonesia Fashion Week (IFW) 2025.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok melakukan pemanggilan terhadap 51 Wajib Pajak (WP) yang menunggak. Tunggakan rata-rata lebih dari 10 tahun.