Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok mulai menerapkan pelayanan elektronik di kantronya sejak Senin, 10 Juni 2024, hingga saat ini, inovasi pelayanan tersebut berjalan mulus tanpa kendala berarti. Alih media dari konvensional menjadi serba digital, memperpendek rentang kendali pelayanan dan memudahkan masyarakat dalam pengurusan tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan langsung ke Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Indra Gunawan untuk tidak ragu memberantas mafia tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyaksikan langsung pengukuran tanah milik warga Depok. Pengukuran ini berlangsung di Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos pada Kamis (06/06/24).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meninjau langsung pengukuran tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Jalan Cibinong-Tapos, Gang Bakti Suci, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Kamis (06/06/24). Dari kunjunngan tersebut, Lurah Cimpaeun, Mulyadi mempunyai harapan besar terhadap percepatan penyelesaian program PTSL di wilayahnya.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok Indra Gunawan memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang telah melakukan alih media dari sertifikat lama menjadi sertifikat baru.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok akan mengimplementasikan Kantor Elektronik pada Juni 2024. Nantinya seluruh layanan pertanahan akan berbasis digital atau elektronik.

Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan menegaskan bahwa wujud nyata transformasi digital yang dilakukan Kementerian ATR/BPN adalah penerapan Sertifikat Tanah Elektronik (STE).

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indra Gunawan kembali mengimbau masyarakat untuk datang mengurus sertifikat tanahnya sendiri ke Kantor Pertanahan melalui Loket Prioritas dan memanfaatkan Pelataran (Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan).

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok sedang berupaya membuat pelayanan cepat dan mudah dalam proses administrasi pertanahan. Upaya tersebut dilakukan melalui program Kota Lengkap.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok akan meluncurkan program Kota Lengkap. Program tersebut merupakan langkah BPN Depok dalam mempercepat dan mempermudah proses administrasi pertanahan.

Tujuh Program Prioritas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi ruang strategis bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok untuk membangun keterbukaan publik menuju zona integritas guna mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Hari Jadi ke-25 Kota Depok pada tahun ini menjadi tonggak sejarah dalam sertifikasi aset daerah. Pasalnya, pada awal tahun ini pemberkasan aset milik Pemkot Depok melonjak dari tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengikuti rapat koordinasi (rakor) Program Pemberantasan Korupsi Wilayah II, Diseminasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 secara Virtual melalui Zoom Meeting, di Ruang Depok City Operations Room (D'cor) Lantai 5 Gedung Balai Kota Depok. Hal ini sebagai tindaklanjut Rekomendasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Masih dalam suasana Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok menggelar Halalbihalal yang digelar pada Rabu, 17 April 2024.