Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menerima 27 sertifikat hak pakai aset tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Depok. Penyerahan ini menjadi simbol penguatan legalitas aset daerah sekaligus komitmen dalam peningkatan pelayanan publik.
Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Depok meminta para nadzir atau orang yang diberi tugas untuk mengelola zakat untuk segera mendaftarkan tanah wakaf masjid ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memperoleh sertifikat wakaf.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok menggelar pertemuan dengan puluhan wartawan dari berbagai organisasi pers, Selasa (30/09/25). Pertemuan ini membahas sinergi dan peningkatan pelayanan publik.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berhasil menuntaskan target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2025. Sebanyak 850 sertipikat tanah resmi diterbitkan tahun ini.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan mendukung penuh upaya Kantor ATR/BPN Kota Depok dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penerbitan sertipikasi tanah.
Wakil Wali Kota (Wawalkot) Depok, Chandra Rahmansyah, bertindak menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) ke-65 di Halaman Kantor ATR/BPN Kota Depok, Rabu (24/09/25).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Mangnguluang Mansur, mengapresiasi langkah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang meluncurkan layanan peralihan hak atas tanah elektronik.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali melakukan rotasi jabatan di lingkup organisasi. Sesuai surat penugasan Nomor 378/UND-KP.02.05/IX/2024 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Suyus Windayana atas nama Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), beberapa pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok mendapat penugasan baru.
Munculnya rumor bahwa dokumen seperti Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir, dan Verponding Indonesia tidak lagi berlaku sebagai bukti kepemilikan tanah mulai tahun 2026 mengundang perhatian masyarakat. Menanggapi isu ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok memberikan penjelasan resmi.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok memberikan penjelasan resmi mengenai rumor dokumen seperti Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir, dan Verponding Indonesia tidak lagi berlaku sebagai bukti kepemilikan tanah mulai tahun 2026.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok meminta para pengembang perumahan, hotel, dan apartemen untuk menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) mereka ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Senin 19 Agustus kemarin.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok terus berkomitmen mewujudkan kemerdekaan hak atas tanah dan kepastian hukum bagi warga Kota Depok.
Kolaborasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membuahkan hasil yang membanggakan. Sebab, aset yang tercatat sebagai barang milik daerah (BMD) senilai Rp1 triliun lebih berhasil diselamatkan.
berita.depok.go.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berhasil menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan sertifikasi bidang tanah milik daerah terbanyak di wilayah Jawa Barat (Jabar) tahun 2023.
