berita.depok.go.id - Wakil Wali Kota (Wawalkot) Depok, Chandra Rahmansyah, bertindak menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) ke-65 di Halaman Kantor ATR/BPN Kota Depok, Rabu (24/09/25).
Dalam kesempatan itu, Chandra menyampaikan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Adapun tema HANTARU 2025 adalah “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Asta Cita.”
Melalui tema tersebut, pemerintah ingin menegaskan kebijakan agraria dan tata ruang hanya akan bermakna apabila memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai dari kepastian hukum tanah yang dimiliki, ruang usaha untuk berkembang, sawah dan lahan pangan yang terlindungi untuk ketahanan pangan, hingga ruang hidup yang aman dan nyaman bagi keluarga.
“Inilah cara kita mewujudkan Asta Cita dengan memastikan tanah terjaga dan ruang tertata, sehingga benar-benar dirasakan rakyat hari ini dan masa depan,” katanya membacakan amanat Menteri ATR/BPN.
Lanjutnya, salah satu kebutuhan dasar masyarakat adalah kepastian hukum atas tanah. Oleh sebab itu, lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), negara hadir memberikan perlindungan hak rakyat atas tanahnya.
Hingga September 2025, telah dilakukan pendaftaran tanah sebanyak 123,1 juta bidang, dengan capaian sertipikasi bidang tanah sejumlah 96,9 juta bidang tanah. Kini transformasi menuju sertipikat elektronik menjadi perhatian, agar pelayanan lebih cepat, transparan, dan mencegah praktik mafia tanah.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hingga saat ini, dari target 2.000 RDTR, sudah terbit 646 Perda/Perkada/Permen RDTR, dengan 428 di antaranya terintegrasi ke sistem Online Single Submission (OSS).
Menteri ATR/BPN juga menegaskan, pembangunan harus berkeadilan dan dirasakan semua lapisan masyarakat, termasuk petani, nelayan, UMKM, hingga masyarakat adat. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pelaksanaan Reforma Agraria melalui penataan aset dan penataan akses.
Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tanah yang dikuasai perusahaan besar. Tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya akan ditata kembali agar bisa diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui program Reformasi Agraria. Sekaligus mendukung program prioritas seperti swasembada pangan, swasembada energi, dan pembangunan tiga juta rumah rakyat.
“Terkait perlindungan sawah produktif, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 8 provinsi dan 150 kabupaten/kota, serta sedang menunggu penetapan tambahan di 12 provinsi dan 186 kabupaten/kota,” ujar Chandra.
Di sisi lain, kontribusi sektor pertanahan juga terus meningkat. Sepanjang Januari–Agustus 2025, sektor ini mencatatkan nilai Rp645,44 triliun, naik dari Rp576,56 triliun pada periode yang sama tahun 2024.
“Momentum HANTARU 2025 mengingatkan kita bahwa tanah dan ruang tidak otomatis melahirkan kesejahteraan. Kesejahteraan lahir dari bagaimana kita mengelolanya, menjaga keberlanjutannya, dan menghadirkan manfaat. Dari tanah terdaftar tumbuh kepastian hukum, dari sawah terlindungi lahir ketahanan pangan, dari ruang tertata lahir kepastian usaha dan investasi,” ungkapnya.
“Di situlah letak makna sejati pengelolaan agraria dan tata ruang, bukan semata memgatur bidang tanah tapi juga menata kehidupan bangsa,” tandas Chandra membacakan sambutan Menteri ATR/BPN RI. (JD 05/ED 02)
