Berita Pembangunan

Guna mempelajari penyelenggaraan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), DPRD Kabupaten Pasaman Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) atau studi banding ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok.

Lewat Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), aparatur Kelurahan Depok Jaya bersama seluruh Ketua Rukun Warga (RW) sedang menyusun rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan berjalan di tahun 2026.Lurah Depok Jaya, Herliana Maharani mengatakan, pihaknya membuka peluang bagi seluruh RW untuk menyampaikan usulan pembangunan sesuai kebutuhan wilayahnya. Yang terdiri dari usulan fisik maupun non fisik dalam bentuk pemberdayaan masyarakat."Tentunya usulan yang sudah masuk ini dari RW dan stakeholder akan kami olah sesuai ketentuan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) anggaran dana kelurahan 2026," katanya kepada berita.depok.go.id, Jumat (17/01/25).Terkait pengaturan anggaran dana kelurahan, lanjut Elin sapaan akrab Herliana, pihaknya masih menunggu juklak dan juknis dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok.Dia mengungkapkan, pihaknya juga sudah memetakan kegiatan pembangunan yang sudah berjalan dan terealisasi di seluruh RW. Baik dari dana kelurahan, bantuan dari perangkat daerah, maupun pokok pikiran Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah."Kami berharap apapun yang menjadi usulan RW bisa terfasilitasi, berapapun anggarannya dengan segala keterbatasan, semoga bisa terakomodir dengan prinsip keadilan," pungkasnya. (JD 05/ED 02)

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok telah merangkum perolehan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) pada Triwulan IV. Tiga kecamatan di Kota Depok mencatatkan peroleh tertinggi per 31 Desember 2024.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) setiap tahunnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Depok Manto menyebut, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 Pemerintah Kota (Pemkot) Depok naik menjadi 4,32. 

Ruang pelayanan Puskesmas Beji yang baru saja rampung direhabilitasi kini sudah aktif digunakan oleh pengunjung. Adanya ruang pelayanan baru ini, memberikan suasana yang nyaman dan representatif.

Satuan Tugas (satgas) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok diterjunkan dalam menangani jalan amblas di Kampung Nyencle RT 003 RW 001, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Rabu (15/01/25).

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok melaksanakan rapat koordinasi (rakor) internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Depok Tahun 2025 di Aula Sapa Saba, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Rabu (15/01/25).

Kelurahan Jatijajar menggelar rembuk RW sebagai bagian dari persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan untuk menentukan prioritas pembangunan tahun 2025. 

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Siti Chaerijah Aurijah mengatakan, perbaikan atap Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mekarjaya 29 di Kecamatan Sukmajaya, yang ambruk pada Sabtu (11/01) malam, akan dilakukan bertahap.

Kelurahan Jatijajar menggelar rembuk RW untuk membahas sejumlah usulan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. 

Sebelum dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2026, Kelurahan Depok terlebih dahulu menggelar Pra Musrenbang dengan mengundang para ketua lingkungan dan stakeholder yang berada di wilayah setempat.Lurah Depok, Herman mengatakan, semua ketua lingkungan menyusun dan membahas apa saja kebutuhan masyarakat yang perlu bantuan pemerintah agar disampaikan pada Pra Musrenbang ini."Pasti setiap wilayah kebutuhannya berbeda, ada infrastruktur dan non infrastruktur karenanya itu harus disampaikan dan dibahas bersama-sama dengan pihak kelurahan," katanya kepada berita.depok.go.id, Senin (13/01/24).Dia menuturkan, lurah membuka kesempatan yang luas untuk semua ketua lingkungan dan stakeholder kewilayahan mengajukan usulannya. Nanti, usulan yang sudah dirangkum ini dibahas dan disepakati pada Musrenbang mendatang."Untuk Musrenbang kami belum tahu jadwalnya kapan, masih menunggu. Tetapi intinya kami telah persiapkan secara matang untuk perencanaan pembangunan 2026," tutur Herman.Jika ada kegiatan atau program yang tidak dapat teranggarkan dalam dana kelurahan, Herman meminta warga untuk mengajukan melalui pos-pos lainnya."Bagi anggaran kelurahan yang tidak bisa terakomodir tetap bisa mengajukan dengan form A3, A4 dan A6 atau bisa melalui pokir (pokok pikiran) dewan yang terus membantu proses kegiatan pembangunan dari tingkat RW," pungkasnya. (JD 05/ED 02)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok pada tahun ini mengajukan pengadaan tiga unit motor tinja. 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) Kota Depok dalam sehari, dapat melayani penyedotan rata-rata 12 rumah tangga dengan jadwal operasional Senin hingga Sabtu.

Komitmen lingkungan RW 05 dan 07 Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung dalam menjalankan berbagai program Pengelolaan Lingkungan, khususnya mitigasi perubahan iklim mengantarkan keduanya meraih Anugerah Raksa Prasada 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Terhitung, mulai 5 Januari 2025, Pemerintah Pusat memberlakukan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok Citra Indah Yulianty mengajak masyarakat rutin melakukan penyedotan septic tank. 

Alat berat berupa Spider Mini diturunkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok untuk melakukan normalisasi Saluran Perumahan Griya Telaga Permai, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos. Rencananya alat berat berada di lokasi hingga pekerjaan rampung.