Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sedang mendalami kasus dugaan asusila yang dialami siswa sekolah di Kota Depok.

Guna memaksimalkan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bertekad untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) pada Sekretariat Daerah Kota Depok, Sri Utomo mengatakan, pembentukan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 63 kelurahan sebagai wadah mengoptimalkan peran masyarakat dalam program perlindungan hak anak.

Pemerintah Kota Depok akan membentuk Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 63 Kelurahan pada tahun ini.

Camat Sukmajaya, Fery Birowo mengatakan, pihaknya bersama seluruh stakeholder berkomitmen untuk mewujudkan wilayahnya menjadi Kecamatan Layak Anak.

Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok menggelar pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, I Gusti Bintang Puspayoga mengajak lembaga dan tokoh agama untuk mewujdukan kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Depok, Elly Farida mengatakan, banyak cara yang dapat dilakukan orangtua bersama anak-anaknya di masa pandemi Covid-19.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengajak seluruh orang tua untuk senantiasa sigap melindungi anak-anaknya dari kekeraasan, khususnya di masa pandemi Covid-19.