Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok menargetkan perolehan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp 356 miliar.
Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Depok kembali menggelar kegiatan Musyawarah Cabang (Muscab) V.
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok pada tahun ini menyewakan tujuh bidang tanah seluas 17.978,97 meter persegi yang tersebar di enam kelurahan.
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok menyewakan aset miliknya untuk menunjang sarana pendidikan.
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok menargetkan pendapatan pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp 1,15 triliun.
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok berkomitmen untuk meningkatkan perolehan pajak daerah di tahun 2021.
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok terus mengoptimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski di masa pandemi Covid-19.
Wali Kota Depok Mohammad Idris menyerahkan bantuan uang tunai kepada keluarga M. Rizky Prasetya, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mengalami kecelakaan kerja.
Supandi, warga RT 06, RW 10, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya sebelumnya tidak menyangka bisa masuk nominasi dalam Penghargaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2020.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) memberikan penghargaan kepada 27 Wajib Pajak (WP), tiga kelurahan, tiga Rukun Tetangga (RT), tiga Rukun Warga (RW) serta tiga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang taat membayar pajak.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nina Suzana optimistis raihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok tahun 2020 bisa mencapai target.
BKD Kembali Perpanjang Program Penghapusan Sanksi Administrasi PBB P2
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) menghibahkan kendaraan operasional untuk Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana mengajak masyarakat di Kota Depok untuk memanfaatkan Program Triple Untung Plus yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Sebagai bentuk sinergitas, Pemerintah Kota Depok (Pemkot) melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
