Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan apresiasi atas peningkatan signifikan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tahun 2025. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah, skor SPI Kota Depok naik 10 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pendampingan dalam pelaksanaan sejumlah program strategis daerah tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mencatatkan capaian positif dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Nilai integritas Kota Depok meningkat signifikan dari 62,37 poin pada 2024 menjadi 72,85 poin di tahun 2025.“Alhamdulillah SPI Kota Depok naik di tahun 2025, cukup signifikan dari 62,37 poin menjadi 72,85 poin,” ujar Inspektur Daerah Kota Depok, N. Lienda Ratnanurdiany kepada berita.depok.go.id, Jumat (30/01/26).Capaian tersebut menempatkan Kota Depok melampaui nilai rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 70,71 poin serta Indeks Integritas Nasional yang berada di angka 72,32 poin.Nilai SPI Kota Depok dihimpun dari tiga kelompok responden. Responden internal pegawai Pemkot Depok memperoleh nilai 77,2 poin. Sementara responden eksternal yang mencakup masyarakat penerima manfaat layanan publik memberikan penilaian sebesar 85,02 poin. Adapun penilaian dari tenaga ahli pemerintah pusat tercatat sebesar 71,11 poin.Berdasarkan hasil penilaian per dimensi, Pemkot Depok menunjukkan capaian positif pada integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta transparansi. Penilaian juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia, perdagangan pengaruh (trading in influence), sosialisasi antikorupsi, dan keterbukaan informasi.“Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, Kota Depok kini menempati peringkat kedelapan. Pada tahun sebelumnya masih berada di posisi ke-27,” jelas Lienda.Menurutnya, tren peningkatan nilai SPI dari tahun ke tahun mencerminkan penguatan komitmen Pemkot Depok dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.Di bawah kepemimpinan Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah, Pemkot Depok dinilai memiliki kekuatan pada aspek transparansi, pengelolaan anggaran, serta pengadaan barang dan jasa. Meski demikian, penguatan sosialisasi antikorupsi tetap perlu terus ditingkatkan.“Meski nilainya meningkat dan masih berada dalam kategori rentan, Kota Depok berkomitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas,” tandasnya. (JD 05/ED 02)
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, menegaskan pentingnya peran keluarga dalam mencegah praktik korupsi, khususnya bagi para pejabat publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan DPRD Kota Depok menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas pada hari Selasa, 24 Juni 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Depok.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/06/25), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Depok.
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Ruang Rapat Paripurna pada Selasa (24/06/25).
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonsia (KPK RI) berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan Anti Korupsi di Aula Edelweis Lantai 5 Balai Kota, Kamis (19/06/25).
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Depok, Siti Barkah Hasanah atau yang karib disapa Cing Ikah mengungkapkan, perempuan mempunyai peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan budaya anti korupsi sejak dini di keluarga.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat kembali menegaskan pentingnya peran dunia usaha dalam pemberantasan korupsi.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) bagi Kepala Perangkat Daerah dan Camat beserta istrinya di Hotel Green Peak, Puncak Bogor, Selasa (17/10/25).
Wali Kota Depok, Supian Suri menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Camat beserta istri. Kegiatan ini digelar di Hotel Green Peak, Puncak Bogor, pada Selasa (17/06/25).
berita.depok.go.id - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono hari ini menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Jawa Barat (Jabar) yang dirangkai dengan Pembukaan Roadshow Bus KPK 2024 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar).
berita.depok.go.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berhasil menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan sertifikasi bidang tanah milik daerah terbanyak di wilayah Jawa Barat (Jabar) tahun 2023.
Inspektur Daerah Kota Depok, Firmanuddin mengingatkan Aparatur Sipil Negeri (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menghindari prilaku koruptif. Hal tersebut disampaikannya pada Apel Pagi Jumat, (21/06/24).
