berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono hari ini menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Jawa Barat (Jabar) yang dirangkai dengan Pembukaan Roadshow Bus KPK 2024 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar).
Diikuti 37 kapala daerah se-Jabar, acara ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dalam pengelolaan aset daerah dengan tema "Percepatan Sertifikasi Barang Milik Daerah".
"Tadi senang banget karena melihat laporan dari Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin yang bisa memberikan pelajaran tegas pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sikapnya yang tegas kami sangat mendukung terhadap penindakan korupsi," ujar Imam Budi Hartono, usai acara, kepada berita.depok.go.id, Kamis (08/08/24).
"Baik masalah keuangan maupun permasalahan penipuan dan kecurangan dalam memberikan sebuah informasi dengan memindahkan Kartu Keluarga (KK) sehingga seseorang bisa masuk ke sekolah negeri," sambungnya.
Acara ini juga merupakan bagian dari kampanye antikorupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Roadshow Bus KPK 2024.
Roadshow Bus KPK tahun ini mengusung tema "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" yang bertujuan untuk menyebarluaskan nilai-nilai antikorupsi ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat.
"Contoh kasus PPDB Ini kan sangat merugikan masyarakat sekitarnya. Sehingga mereka tidak bisa masuk akibat ada kecurangan yang dilakukan oleh para orang tua murid mendekatkan diri kepada sekolah yang favorit," ungkapnya.
"Di Bandung terjadi 40 dikeluarkannya murid dari sekolah negeri. Akibat kecurangan memasukkan KK ataupun membuat KK tidak sesuai dengan tempat tinggal mereka," lanjutnya.
Acara ini juga menjadi momentum bagi para kepala daerah di Jawa Barat untuk saling bertukar pengalaman dan strategi dalam upaya mempercepat sertifikasi aset daerah.
Serta memperkuat sinergi dalam mencegah praktik-praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
"Kami sangat bersyukur jika memang arahan-arahan dari pak Pj Gubernur bisa seperti itu dan laporan-laporan masyarakat bisa di tindak lanjuti oleh KPK ataupun pihak-pihak berwajib sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diharapkan oleh pemerintah maupun warga," tutupnya. (JD 03/ ED 01).
