Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Depok menyepakati 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2021. Pengesahan tersebut dilakukan saat rapat paripurna, Jumat (15/07/22).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Depok melalui rapat paripurna. Di antaranya, Raperda Kota Depok tentang Pencabutan Perda Kota Depok Nomor 10 tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah, Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok melalui rapat paripurna.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sekaligus melalui rapat paripurna. Keduanya adalah Raperda Kota Depok tentang Protokol Kesehatan dalam Pengendalian Pandemi dan Raperda tentang Kepemudaan Kota Depok tentang Panitia Khusus (Pansus) 7 DPRD Depok.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyampaikan usulan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Penyampaikan dilakukan eksekutif kepada legislatif dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (31/03/22).
Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD Depok dalam agenda rapat paripurna,
Dewan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok inisiatif legislatif tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam rapat paripurna, Jumat (11/02/22).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok tentang Penyertaan Modal melalui Penambahan Kepemilikan Modal Saham Pemerintah Kota Depok pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk, atau menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada rapat paripurna yang digelar, Selasa (30/11).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atau menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang digelar, Selasa (30/11).
Wali Kota Depok mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Depok secara virtual
Tujuh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyampaikan pandangan mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jumat (05/11).
Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kota Depok. Empat rancangan perda tersebut antara lain Raperda Pemberdayaan Pesantren, Raperda kepemudaan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyampaikan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif legislatif pada rapat paripurna DPRD Kota Depok, Kamis (04/11/21).
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyampaikan usulan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Penyampaikan dilakukan eksekutif kepada legislatif dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (04/11/21).
