Dewan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok inisiatif legislatif tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam rapat paripurna, Jumat (11/02/22).

Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2022

Rapat Paripurna Persetujuan DPRD Terhadap Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Ade Supriatna mengatakan, usulan masyarakat yang tidak tertampung di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dapat diakomodir melalui pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD.

Anggota DPRD Depok, Farida Rachmayanti mengatakan, Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan merupakan aspirasi masyarakat yang ditampung oleh DPRD sebagai alternatif lain perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Hamzah menyatakan, pembangunan di wilayah dapat terealisasi tidak hanya melalui dana kelurahan. Sebab, menurutnya, bisa juga diserap lewat sumber lainnya seperti Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Depok.

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, T. Farida Rachmayanti memberikan apresiasi terhadap penataan Kolong Flyover Arif Rahman Hakim (ARH) yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Empat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok memaparkan program kerja tahun 2022 pada rapat paripurna DPRD Depok.

Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2022

Awal tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang Pertama. Rapat tersebut dilakukan secara virtual dan tatap muka di ruang rapat paripurna DPRD Kota Depok, Senin (03/01/22).

Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan DPRD terhadap Raperda Penambahan Kepemilikan Modal Saham Pemkot Depok pada Bank BJB

Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk melakukan penertiban PKL dan penataan di sisi barat bawah (kolong) jembatan layang atau flyover Arif Rahman Hakim (ARH) mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atau menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang digelar, Selasa (30/11).

Rapat Paripurna dalam rangka persetujuan DPRD Kota Depok terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, pada rapat paripurna, Selasa (16/11/21).