Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Tahun Anggaran 2026 sudah mulai disusun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Dimana, dalam penyusunan RKPD 2026 sudah mulai memasukkan Program Kerja (Proker) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok sudah memperbaiki Jalan Alif, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan dengan melakukan kegiatan pemeliharaan aspal. Terutama di titik jalan yang retak.
Relokasi kabel udara sepanjang Jalan Komjen Pol M. Jasin Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis mulai dikerjakan sejak 15 Januari 2025. Untuk titik awal penggalian, dimulai dari Pasar Pal.
Guna mempelajari proteksi keamanan website pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) atau studi banding ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Senin (20/01/25).
Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, menjadi salah satu wilayah yang bergerak cepat dalam menyosialisasikan program dana kelurahan berbasis RW sebesar Rp 300 juta.
Guna mempelajari penyelenggaraan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), DPRD Kabupaten Pasaman Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) atau studi banding ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok.
Lewat Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), aparatur Kelurahan Depok Jaya bersama seluruh Ketua Rukun Warga (RW) sedang menyusun rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan berjalan di tahun 2026.Lurah Depok Jaya, Herliana Maharani mengatakan, pihaknya membuka peluang bagi seluruh RW untuk menyampaikan usulan pembangunan sesuai kebutuhan wilayahnya. Yang terdiri dari usulan fisik maupun non fisik dalam bentuk pemberdayaan masyarakat."Tentunya usulan yang sudah masuk ini dari RW dan stakeholder akan kami olah sesuai ketentuan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) anggaran dana kelurahan 2026," katanya kepada berita.depok.go.id, Jumat (17/01/25).Terkait pengaturan anggaran dana kelurahan, lanjut Elin sapaan akrab Herliana, pihaknya masih menunggu juklak dan juknis dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok.Dia mengungkapkan, pihaknya juga sudah memetakan kegiatan pembangunan yang sudah berjalan dan terealisasi di seluruh RW. Baik dari dana kelurahan, bantuan dari perangkat daerah, maupun pokok pikiran Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah."Kami berharap apapun yang menjadi usulan RW bisa terfasilitasi, berapapun anggarannya dengan segala keterbatasan, semoga bisa terakomodir dengan prinsip keadilan," pungkasnya. (JD 05/ED 02)
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok telah merangkum perolehan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) pada Triwulan IV. Tiga kecamatan di Kota Depok mencatatkan peroleh tertinggi per 31 Desember 2024.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) setiap tahunnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Depok Manto menyebut, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 Pemerintah Kota (Pemkot) Depok naik menjadi 4,32.
