Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengambil langkah tegas mengurai kemacetan di perlintasan sebidang kereta api (KA) Jalan Raya Citayam dengan mengajukan pembangunan terowongan atau underpass ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Hanggar Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Beji di Jalan Jawa, Kelurahan/Kecamatan Beji, telah rampung direvitalisasi dan siap difungsikan. Pembangunan hanggar ini terealisasi 100 persen melalui pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari World Wide Fund for Nature (WWF).
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyiapkan markas baru bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pembangunan gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang akan berdiri di area belakang Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kota Depok.Ketua Dekranasda Kota Depok, Siti Barkah Hasanah, yang akrab disapa Cing Ikah, mengatakan gedung Dekranasda yang baru akan lebih representatif dengan bangunan dua lantai. Selain difungsikan sebagai kantor, gedung ini juga akan digunakan sebagai ruang pamer dan workshop kerajinan tangan.“Mohon doanya, tahun 2026 gedung Dekranasda akan pindah ke belakang Perpustakaan. Gedungnya dua lantai dan posisinya representatif, sehingga memudahkan warga Depok untuk berkunjung,” ujarnya usai rapat kerja Dekranasda Kota Depok di Aula BJB Lantai 2, Senin (26/01/26).Pembangunan gedung Dekranasda akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Langkah ini menjadi bukti dukungan Pemkot Depok dalam menyediakan fasilitas terbaik untuk kemajuan pengrajin dan pelaku UMKM lokal.Cing Ikah menambahkan, hadirnya gedung yang lebih berkualitas diharapkan dapat mendorong semangat pelaku usaha meningkatkan kualitas produk serta keterampilannya. Gedung dua lantai ini juga dirancang dengan konsep modern dan menarik, khususnya untuk menarik minat generasi muda agar lebih mengenal dan mencintai kekayaan budaya serta seni bangsa Indonesia.“Kita siapkan workshop untuk pelatihan yang bisa dikunjungi anak sekolah. Harapannya, pada 2026 pasar kita bukan hanya emak-emak, tapi anak-anak muda yang hebat,” tandasnya. (MGG Dinda/JD 05/ED 02)
Kinerja aparatur Kelurahan Beji Timur patut diapresiasi. Serapan anggaran Tahun 2025 tercatat berada di atas 95 persen atau mencapai 98,71 persen. Capaian tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, optimal, dan tepat sasaran.
Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) memastikan adanya pelanggaran dalam pembangunan bangunan di atas badan air Situ Tujuh Muara, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.
Wali Kota Depok, Supian Suri bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas badan air Situ Tujuh Muara, Kecamatan Sawangan, Minggu (25/01/26).
Wali Kota Depok, Supian Suri, meninjau langsung kondisi Jembatan Juara di Taman Alun-alun dan Hutan Kota Wilayah Barat (Taman Albar) yang saat ini mengalami kerusakan dan akses nya ditutup sementara pada Sabtu (24/01/26).
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Beji Timur menjadi momentum untuk memperkuat perencanaan kegiatan di tingkat RW, khususnya dalam pemanfaatan anggaran berbasis dana RW sebesar Rp300 juta. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring, Jumat (23/01/26).
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok bergerak cepat (gercep) menangani longsor yang terjadi di Villa Pertiwi RW 15, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Jumat (23/01/26). Usai menerima laporan pada pagi hari, DPUPR langsung menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) ke lokasi kejadian, disusul penurunan alat berat pada sore harinya.
Wali Kota Depok, Supian Suri turun langsung meninjau lokasi longsor dan turap jebol yang terjadi di Perumahan Villa Pertiwi RW 15, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Jumat (23/01/26).
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan, banjir, dan longsor. Imbauan tersebut disampaikan menyusul intensitas hujan ringan hingga lebat yang melanda sebagian besar wilayah Kota Depok sepanjang hari.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, yang digelar secara daring, Rabu (21/01/26), menghasilkan kesepakatan pemerataan pembangunan di seluruh RW pada tahun 2027. Kesepakatan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap program unggulan Wali Kota Depok Supian Suri.
Pergantian pimpinan di Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar yang harus dilanjutkan oleh Kepala Dinas yang baru, Adnan Mahyudin. PR tersebut ditinggalkan oleh mantan Kepala Disrumkim, Dadan Rustandi, usai dirinya mendapat amanah baru sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok pada mutasi dan rotasi jabatan 15 Januari 2026.
Satuan Tugas (Satgas) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok telah menangani longsor di Kali Setamu, RT 03 RW 02, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, selama tiga hari terakhir.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kota Depok Diah Sadiah meminta Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Depok yang baru, Utang Wardaya untuk langsung tancap gas menjalankan tugas dan melanjutkan berbagai program peningkatan kesejahteraan sosial warga Depok
Aparatur Kelurahan Pondok Cina menunjukkan kinerja gemilang dalam pelayanan kepada masyarakat dengan realisasi anggaran yang nyaris sempurna. Sepanjang tahun 2025, serapan anggaran mencapai 99,60 persen, menandai pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Mangnguluang Mansur, meminta Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok yang baru, Adnan Mahyudin, untuk segera melanjutkan estafet pembangunan. Hal tersebut disampaikannya menyusul rotasi dan mutasi jabatan yang dilaksanakan pada 15 Januari 2025.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianty, mengenang sembilan tahun masa pengabdiannya di DPUPR. Setelah menuntaskan tugas tersebut, Citra kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), usai namanya tercantum dalam mutasi dan rotasi pejabat pada 15 Januari 2025.
Dua rumah tidak layak huni (RTLH) di RW 14 dan RW 16 Kelurahan Cimpaeun dipastikan akan dibangun tahun ini melalui kolaborasi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dengan Bank BJB lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).
