Program Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berlangsung sejak April hingga Agustus 2025 dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Depok.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono menyebut, pihaknya masih menunggu Surat Edaran (SE) maupun kebijakan terkait aturan kendaraan dinas dibawa mudik.

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan segera cair. Rencananya, THR diberikan pada pekan depan.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok selama tahun 2024 telah memasang sebanyak 15 plang, kepada penunggak pajak. Wajib Pajak (WP) tersebut belum menuntaskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lebih dari dua tahun.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok gencar melakukan penagihan aktif kepada Wajib Pajak (WP) yang memiliki tunggakan.

Guna memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok memberikan potongan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 45 persen.

Guna memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memiliki beberapa rangkaian acara tingkat Kota Depok. Seperti, seminar edukasi keluarga yang sudah digelar pada 1 Agustus 2024.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono menyebut, pencairan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dilakukan pada bulan ini, Juni 2024.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok membeberkan sejumlah kriteria penilaian apresiasi dan penghargaan pajak yang setiap tahun dilaksanakan.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok melakukan berbagai upaya dalam pengamanan aset di Kota Depok

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok berkomitmen untuk meningkatkan perolehan pajak daerah di tahun 2024.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok menargetkan pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp1,760 triliun.

Forum Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah (BKD) sudah dilaksanakan di Aula BKD Kota Depok, Gedung Dibaleka I, Jumat (16/02/24) pagi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) memperpanjang program Penghapusan Denda Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Wahid Suryono menyebut, tahun depan pajak apartemen akan menjadi bagian dari pajak daerah.