Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok terus memperkuat perannya dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta menjaga ketertiban umum.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok kembali melakukan penertiban terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), reklame dan bangunan liar (bangli) yang berada di Lapangan Irekap, Jatimulya, Cilodong, Masjid Nurul Mustofa dan sepanjang Jalan Margonda Raya, Senin (30/06/25) kemarin.
Wakil Wali Kota (Wawalkot) Depok, Chandra Rahmansyah, menyampaikan pendapat akhir Pemerintah Kota terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
Kecamatan Sukmajaya bersama Tim Bantuan Kendali Operasi (BKO) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Sukmajaya memberikan edukasi dan menghalau para Pedagang Kaki Lima (PKL) di depan Kampus Jakarta Global University (JGU) Jalan Boulevard Grand Depok City (GDC) Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya, Selasa (22/04/25) kemarin.
Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Hengky, mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk segera menginisiasi pembaruan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah.
Upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Satpol PP Kota Depok terus menggencarkan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum di seluruh kecamatan.
Wali Kota Depok Mohammad Idris memberikan apresiasi terhadap tiga raperda inisiatif dari DPRD Kota Depok yang dibahas dalam rapat paripurna, Kamis (07/11/24).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok merespons positif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, yang diajukan oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok, Senin (12/08/24).
Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disetujui oleh Pemerintah Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) saat Rapat Paripurna DPRD Depok, Kamis (27/06/24). Kedua Raperda tersebut antara lain, Raperda Kota Depok tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045, dan Raperda Kota Depok tentang Rumah Potong Hewan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah mengadakan Sosialiasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Pohon di Aula Edelweiss Gedung Balai Kota, Selasa (27/06/23). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kota Depok, Mohammad Fitriawan (JD04)
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Qurtifa Wijaya mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor akan naik 10 persen tahun depan.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengucapkan terima kasih kepada semua anggota DPRD Depok yang sudah membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu Raperda Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Aman serta Raperda Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok mengadakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok di aula Kecamatan Sukmajaya, Selasa (16/05/23). Kegiatan tersebut diikuti LPM, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan karang taruna di wilayah tersebut.
Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah disetujui oleh Pemerintah Kota Depok (Pemkot) Depok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok. Peraturan ini diharapkan menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas mendapatkan haknya, seperti infrastruktur dan pekerjaan.
