Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok menetapkan empat isu strategis sebagai fokus di 2022.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok mengadakan Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 secara virtual dan tatap muka di Wisma Hijau, Kelurahan Mekarsari, Jumat (26/02/2021)
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Manto mengatakan, pelaksanaan Bursa Kerja atau Job Fair Tahun 2021 rencananya dilakukan secara virtual.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok terus memonitor nasib karyawan Giant Margocity.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Manto meminta kepada manajemen PT Tokai untuk melakukan Rapid Test Antigen kepada seluruh pegawainya.
Dinas Tenaga Kerja(Disnaker) Kota Depok memediasi perselisihan hubungan industrial yang terjadiantara pekerja dan PT Tang Mas.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok bersama pihak ketiga tengah mengembangkan aplikasi Bursa Kerja Online (BKOL) berbasis android.
Aplikasi Bursa Kerja Online (BKOL) milik Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok terus dikembangkan.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok terus mengoptimalkan keberadaan program Bursa Kerja Online (BKOL) yang sudah terbentuk dan dikembangkan sejak 2018.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok menggelar Sosialisasi Informasi Aplikasi Pasar Kerja Online di Hotel Savero, Jalan Margonda, Senin (7/12/2020). Acara secara resmi dibuka Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Manto
Upaya merangkul perusahaan untuk bergabung dalam program Bursa Kerja Online (BKOL), Dinas Tenaga Kerja (Disanker) Kota Depok melaksanakan Sosialisasi Informasi Pasar Kerja.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok menggelar sosialisasi terkait Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2021.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Depok melakukan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan.
Upaya menguatkan fungsi dan peran dari forum Bursa Kerja Khusus (BKK), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok menggelar workshop Penguatan Forum BKK Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Depok.
Upah Minimum Kota (UMK) 2021 untuk 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah ditetapkan dan disahkan oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil pada 21 November lalu.
