Wali Kota Depok, Mohammad Idris didampingi Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menyerahkan piagam penghargaan serapan anggaran terbaik kedua PD tahun 2021 kepada Kepala Disnaker Kota Depok, Mohamad Thamrin di lapangan Balai Kota Depok, Senin (24/01/22). (Foto : JD01/ Diskominfo)
berita.depok.go.id - Serapan anggaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok pada tahun anggaran 2021 mencapai 95,97 persen. Berkat persentase tersebut, Disnaker sukses berada pada posisi kedua dengan serapan anggaran terbaik di antara Perangkat Daerah (PD) lainnya di Kota Depok.
Kepala Disnaker Kota Depok, Mohamad Thamrin mengatakan, anggaran yang dikelola Disnaker Kota Depok pada tahun 2021 sebesar Rp 10.946.039.548. Lalu, hingga Desember 2021 realisasi anggaran mencapai Rp 10.504.771.355 atau 95,97 persen dengan sisa anggaran Rp 441.268.193.
"Pada awal Desember realiasasi anggaran kami nomor satu, hanya diakhir kami disalip oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim)," tutur Thamrin kepada berita.depok.go.id, di kantornya, Senin (24/01/22).
Thamrin menjelaskan, anggaran tersebut banyak terserap ke tiga program utama Disnaker Kota Depok tahun 2021. Pertama, program pelatihan bagi para pencari kerja (pencaker).
"Ada tujuh pelatihan yang diselenggarakan yaitu, pelatihan bidang perbengkelan roda dua, tata rias kecantikan, komputer desain grafis, tata boga, service elektronik komputer, service AC, dan kewirausahaan," terangnya.
Yang kedua, ujar dia, program perluasan pencaker bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Program ini merupakan program padat karya dengan memberdayakan pekerja yang terkena PHK.
"Kami membuat enam kelompok padat karya. Kami berdayakan pekerja yang diPHK, salah satunya membuat kolam ikan, pembibitan ikan dan lain sebagainya bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Petanian dan Perikanan (DKP3)," ujarnya.
Ketiga, sambung Thamrin, program hubungan industrial. Menurut Thamrin, dalam program ini pihaknya mempunyai tiga tim yaitu, Tim Pengupahan Kota, Tim Monitoring dan Lembanga Kerja Sama (LKS) Tripartit.
"Semuanya sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan Serikat Pekerja. Dampak dari program ini sangat membatu sekali, khususnya dalam perlindungan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Kota Depok," jelasnya.
"Kami pun bersyukur serapan anggaran di tahun 2021 bisa diraih dengan sangat baik. Semoga di tahun 2022 juga bisa melaksanakan kegiatan bisa dan meningkatkan kinerja untuk lebih baik lagi," pungkasnya. (JD09/ED02/EUD02)
