Pemerintah Kota (Pemkot) Depok turut menyukseskan gerakan pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih. Gerakan tersebut ditandai dengan pelepasan balon merah putih ke udara oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris.
Di Balik Penataan Trotoar di Margonda
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meraih penghargaan Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.
Setelah dilantik pada April 2022 lalu oleh Pendiri Jabar Bergerak (Jaber), Atalia Praratya Ridwan Kamil, Ketua Jaber Kota Depok, Siti Barkah Hasanah menggelar pertemuan dengan calon pengurus organisasi masa bakti 2022-2025, kamis (14/07) malam.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) meluncurkan Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta)
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) pada Sekretariat Daerah Kota Depok, Sri Utomo berharap, Sekolah Perempuan Gapai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) dapat menjadikan pesertanya lebih berdaya.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Depok, Elly Farida turut menghadiri peluncuran Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) di Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan. Pada kesempatan tersebut, dirinya mendorong agar para peserta yang mengikuti program ini, bisa menjadi sukses secara mandiri.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri ingin Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) menjadi media komunikasi yang solid dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri resmi mengukuhkan pengurus Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kota Depok periode 2022-2025. Forum PUSPA diketuai oleh Nessi Annisa Handari.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Depok, Elly Farida ingin keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mampu mengurangi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Terutama, terkait permasalahan KDRT serta perdagangan orang.
