berita.depok.go.id - Karang Taruna (Katar) Kelurahan Pondok Petir (Pontir) menggelar pelatihan kewirausahaan di aula Kelurahan, Minggu (28/08) kemarin.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kota Depok Aditya M. Ridwan menuturkan, generasi muda kreatif saat ini menjadi bagian dari tulang punggung ekonomi nasional.
Sebanyak 12 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan akan diperbaiki tahun ini. Belasan RTLH tersebut tersebar di sejumlah lokasi.
Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono berharap hadirnya GeKrafs atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional di Kota Depok dapat mendorong kemajuan di bidang ekonomi kreatif. Selain juga dapat menguatkan posisi Depok sebagai kota niaga dan jasa yang berwawasan lingkungan dan religius.
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok optimistis raihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) tahun 2022 bisa mencapai target.
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok mencatat, capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Depok tahun 2022 triwulan III terealisasi sebesar 57,39 persen.
Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Kasih Ibu RW 14, Kelurahan Bojongsari mendapatkan piagam penghargaan dan hadiah uang tunai dari Pemerintah Kota (Pemkot) atas prestasi yang telah ditorehkannya di Lomba Apresiasi Kampung KB tingkat Provinsi Jawa Barat, beberapa bulan lalu.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Depok Dadang Wihana ditunjuk sebagai Narasumber Seminar Pekan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN Veteran Jakarta mewakili Wali Kota Depok, Mohammad Idris.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Depok, Tengku Muhammad Yusufsyah Putra mengajak berbagai pihak yang termasuk dalam unsur pentahelix untuk terlibat dalam pembangunan di lokasi fokus (lokus) program Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di RW 04 dan 05 Kelurahan Cinangka.
Sebanyak enam Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Cinere akan diperbaiki tahun ini. Keenam RTLH tersebut merupakan usulan melalui Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
