Komitmen pemerintah untuk mempercepat legalitas hak aset warganya terpenuhi di Kelurahan Pancoran Mas (Panmas). Sebanyak 39 sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah diserahkan kepada warga.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok meminta para pengembang perumahan, hotel, dan apartemen untuk menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) mereka ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Senin 19 Agustus kemarin.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan langsung ke Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Indra Gunawan untuk tidak ragu memberantas mafia tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyaksikan langsung pengukuran tanah milik warga Depok. Pengukuran ini berlangsung di Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos pada Kamis (06/06/24).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meninjau langsung pengukuran tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Jalan Cibinong-Tapos, Gang Bakti Suci, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Kamis (06/06/24). Dari kunjunngan tersebut, Lurah Cimpaeun, Mulyadi mempunyai harapan besar terhadap percepatan penyelesaian program PTSL di wilayahnya.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok menargetkan pencapaian 5.000 sertifikat hak atas tanah (SHAT) di tahun 2024.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok akan menyerahkan 856 Sertifikat Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada Rabu, 24 Januari mendatang.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Indra Gunawan, optimis target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 akan tercapai.

BPN Kota Depok terus mendorong percepatan pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Depok. Hal ini sejalan dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah dilakukan antara BPN Kota Depok dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 Juli 2023 di Bandung, Jawa Barat.

Kantor Pertanahan Kota Depok terus mengevaluasi capaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 termasuk aset pemerintah daerah sebagai bagian dari Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA). Pada tahun ini, terdapat 3.000 bidang tanah yang masuk ke dalam proggam PTSL di Kota Depok.

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono memberikan apresiasi atas realisasi kinerja yang dibangun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dalam menjalankan program-program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Tahun ini, Kota Depok mendapat alokasi 1.900 bidang tanah yang akan tersertifikasi dari Kementerian ATR/BPN RI melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Depok, Indra Gunawan menghadiri peluncuran satu Juta Gerakan Masyarakat Pemasangan Patok Batas (Gempatas) oleh Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara virtual se-Indonesia, di Lapangan Bola Irekap, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Jumat (03/02/23).

Penyerahan Sertifikat PTSL dari BPN Kota Depok kepada warga Mekarsari