berita.depok.go.id - Kepala Bidang Pengadaan Data, Kepangkatan, dan Pensiun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Taufik Imam Raharjo, memberikan penjelasan terkait penyebab munculnya status BTS (Berkas Tidak Sesuai) pada proses pengajuan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025 melalui sistem Mola BKN.

Menurutnya, status BTS dapat muncul karena perbedaan data di dokumen yang diunggah dengan data yang tertera pada sistem. 

Perbedaan tersebut biasanya terjadi pada nama, tanggal lahir, dan identitas lainnya.

Baca Juga: Kepala BKPSDM Depok Jelaskan Fungsi dan Arti Status Mola BKN, Jangan Terkecoh!

“BTS kebanyakan muncul karena data di dokumen berbeda dengan yang ada di sistem, seperti nama dan tanggal lahir. Bisa juga terjadi karena dokumen tidak terbaca atau salah unggah,” jelas Taufik, kepada berita.depok.go.id, Jumat (31/10/25).

Ia menerangkan bahwa apabila BTS disebabkan oleh perbedaan data, pihaknya akan meminta pelamar untuk melengkapi dokumen sesuai yang diminta BKN dan menyerahkannya ke BKPSDM. 

“Nanti dokumen tersebut kami yang unggah kembali,” ujarnya. 

Sementara itu, jika status BTS disebabkan oleh dokumen yang tidak terbaca atau salah unggah, peserta diminta mengirim ulang dokumen yang benar.

“Untuk kasus dokumen tidak terbaca atau salah, kami minta pelamar mengirim ulang dokumen yang dimaksud. Setelah itu, kami akan unggah ulang ke sistem,” tambah Taufik.

Baca Juga: Lewat Mola BKN, Bisa Cek Status PPPK Paruh Waktu dengan Mudah dan Cepat

Ia mengatakan, hingga saat ini proses input masih terus dilakukan oleh BKPSDM.

Sembari menginput, pihaknya melakukan pengecekan ulang untuk memastikan data yang dikirim tidak kembali berstatus BTS oleh BKN.

“Proses input masih berjalan. Kami kroscek ulang supaya ketika dikirim tidak BTS oleh BKN,” tegasnya. (JD 03/ED 01).