berita.depok.go.id - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok menegaskan komitmen untuk memastikan pangan asal hewan (PAH) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada DKP3 Kota Depok, Dede Zuraida, saat memberikan sambutan pada acara "SPPG Juara Bersinergi Amankan PAH untuk Gizi Anak Indonesia” secara daring kepada ratusan perwakilan sekolah penerima MBG di Kota Depok, Kamis (30/01/25).
Dede mengatakan pemberian MBG bukan hanya memastikan pemenuhan protein terbaik bagi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal, khususnya UMKM yang telah dibina dan memenuhi standar mutu.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG melibatkan tiga peran penting, yaitu koordinator, PIC, dan penjamah makanan.
Koordinator memastikan PAH yang dibeli telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan surat keterangan sehat.
Sementara itu, PIC dan penjamah makanan memastikan proses penyimpanan serta pengolahan dilakukan secara higienis sesuai daftar periksa harian.
Dede juga meminta pengelola MBG di sekolah untuk aktif memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) konsisten menggunakan bahan baku berkualitas serta mendistribusikannya sesuai ketentuan suhu dan waktu penyajian.
Sementara itu, narasumber IPB University, Denny Widaya Lukman, menyampaikan bahwa penanganan dan distribusi pangan yang telah dimasak harus mendapat perhatian serius agar makanan tetap aman hingga dikonsumsi peserta didik.
“Makanan panas yang baru dimasak sebaiknya segera dimasukkan ke dalam wadah penyajian. Penutup dapat digunakan ketika suhu makanan berada pada kisaran 50–55 derajat Celsius. Jangan biarkan makanan berada pada suhu ruang lebih dari empat jam,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kualitas makanan perlu dijaga hingga ke titik penyajian di sekolah.
“Baki makanan harus ditempatkan di atas meja, bukan di atas tanah atau lantai, agar terjaga kebersihannya,” ucapnya.
Selain itu, Denny menekankan pentingnya kolaborasi dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, kolaborasi harus dibangun dengan transparansi informasi, tanggung jawab bersama, peningkatan kapasitas berkelanjutan, serta evaluasi berbasis data.
“Keamanan pangan bukan hanya menjadi tugas pengawas, tetapi seluruh tim. Keputusan yang diambil harus berdasarkan data, bukan asumsi,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa peran manajer, pengawas, dan penjamah makanan saling berkaitan dalam menjamin keamanan pangan.
Manajer menyusun SOP dan menyiapkan pelatihan, pengawas melakukan pemantauan dan inspeksi, sementara penjamah menjalankan praktik higiene, menjaga alat tetap bersih, dan melaporkan bila menemukan kondisi yang tidak aman.
Dia menambahkan bahwa DKP3 Kota Depok melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terus melakukan pengawasan Kesmavet, fasilitasi serta pembinaan sertifikasi NKV, pengawasan lalu lintas produk asal hewan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi lintas instansi dalam menjaga keamanan pangan.
“Dengan koordinasi dan pelaksanaan yang baik, diharapkan program MBG berjalan optimal serta mampu memastikan pemenuhan gizi anak di Kota Depok melalui penyediaan pangan asal hewan yang aman dan berkualitas,” tutupnya. (JD 03/ED 01).
