Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Dadan Rustandi menjadi Pembina Apel pagi ini, di Lapangan Balai Kota Depok, Jumat (15/09/23).
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyambangi Kota Depok Kamis (13/09). Kunjungan tersebut untuk semakin menyelaraskan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) dengan perencanaan transportasi yang ada di Kota Depok.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus memastikan seluruh aktivitas kesehatan hewan di Kota Depok memiliki izin resmi. Guna mewujudkan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok mengadakan sosialisasi perizinan aktivitas kesehatan hewan kepada puluhan dokter hewan di Kota Depok, Rabu (13/09/23).
Kampung Setaman RW 07, Kelurahan Ratujaya kedatangan rombongan aparatur dan warga dari Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Rabu (13/09/23).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyetujui rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang naik menjadi Rp4,2 triliun.
Pembangunan Kantor Kelurahan Abadijaya kini sudah mencapai 45 persen. Pembangunan total gedung pemerintahan tersebut terus dilakukan dan ditargetkan rampung pada 15 Desember mendatang.
Lurah Cinere, Mashuri mengajak warganya untuk selalu menjaga lingkungan agar tetap asri, bersih dan sehat. Dengan melakukan penghijauan di sekitar tempat tinggalnya.
Hari Kunjung Perpustakaan Tahun 2023 yang jatuh pada 14 September turut diperingati Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Kota Depok. Peringatan tersebut dilakukan dengan berbagai kegiatan menarik dan pemberian souvenir kepada tiga pengunjung Perpustakaan Umum Kota Depok.
Sejumlah RW di Kelurahan Limo mendapatkan bantuan air bersih dari Palang Merah Indonesia dan PT. Tirta Asata Persero kota Depok. Hal ini dikarenakan sejumlah mata air milik warga rumah berkurang.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok berhasil mendapatkan nilai 80,30 dari hasil Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah untuk tahun 2022. Hasil tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan nilai 78,95.
