Wali Kota Depok Mohammad Idris menyerahkan Surat Keputusan kepada 356 CPNS Tahun 2019 , Rabu (30/12/20). Penyerahan dilakukan secara virtual dan diselenggarakan di tiga tempat berbeda yaitu di Ruang Kerja Wali Kota, Aula Lantai 1 Balai Kota, dan Gedung Dibaleka II Lantai 10.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sri Utomo melakukan penandatanganan perjanjian pemberian dan pinjaman PEN daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, secara virtual di ruang DeCor, Balai Kota, Rabu (30/12/20).
Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna menegaskan, untuk memutus peredaran minuman beralkohol (minol) tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) akan mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp 10 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), untuk pembangunan pasar tradisional di wilayah Barat.
Sebanyak 356 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019 hari ini mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan. Mereka sudah mulai bisa bekerja pada tahun 2021.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019 kepada 356 peserta CPNS.
Pemerintah Kota Depok bersama Satpol PP, Polres Metro Depok, Kodim 0508 Depok dan Pengadilan Negeri serta Kejaksaan Negeri Depok memusnahkan ribuan botol minuman beralkohol hasil penertiban gabungan. Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, di Balai Kota Depok, Rabu (30/12/2019). Kegiatan ini juga dihadiri Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Azis Andriansyah, Dandim 0508 Depok, Kolonel Inf Agus Isrok Mikroj dan Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memusnahkan sebanyak 3.155 botol minuman beralkohol.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Sosial memfasilitasi pemberian santunan kematian (sankem) bagi warga yang meninggal akibat Covid-19.
Kepala Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok, Nessi Annisa Handari mengaku kaget dengan adanya pemberitaan yang menyebut 70 persen anak perempuan usia SMP di kota belimbing ini sudah tidak perawan.
