Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok telah merangkum perolehan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) pada Triwulan IV. Tiga kecamatan di Kota Depok mencatatkan peroleh tertinggi per 31 Desember 2024.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) setiap tahunnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Depok Manto menyebut, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 Pemerintah Kota (Pemkot) Depok naik menjadi 4,32.
Ruang pelayanan Puskesmas Beji yang baru saja rampung direhabilitasi kini sudah aktif digunakan oleh pengunjung. Adanya ruang pelayanan baru ini, memberikan suasana yang nyaman dan representatif.
Satuan Tugas (satgas) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok diterjunkan dalam menangani jalan amblas di Kampung Nyencle RT 003 RW 001, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Rabu (15/01/25).
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok melaksanakan rapat koordinasi (rakor) internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Depok Tahun 2025 di Aula Sapa Saba, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Rabu (15/01/25).
Kelurahan Jatijajar menggelar rembuk RW sebagai bagian dari persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan untuk menentukan prioritas pembangunan tahun 2025.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Siti Chaerijah Aurijah mengatakan, perbaikan atap Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mekarjaya 29 di Kecamatan Sukmajaya, yang ambruk pada Sabtu (11/01) malam, akan dilakukan bertahap.
Kelurahan Jatijajar menggelar rembuk RW untuk membahas sejumlah usulan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.
Sebelum dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2026, Kelurahan Depok terlebih dahulu menggelar Pra Musrenbang dengan mengundang para ketua lingkungan dan stakeholder yang berada di wilayah setempat.Lurah Depok, Herman mengatakan, semua ketua lingkungan menyusun dan membahas apa saja kebutuhan masyarakat yang perlu bantuan pemerintah agar disampaikan pada Pra Musrenbang ini."Pasti setiap wilayah kebutuhannya berbeda, ada infrastruktur dan non infrastruktur karenanya itu harus disampaikan dan dibahas bersama-sama dengan pihak kelurahan," katanya kepada berita.depok.go.id, Senin (13/01/24).Dia menuturkan, lurah membuka kesempatan yang luas untuk semua ketua lingkungan dan stakeholder kewilayahan mengajukan usulannya. Nanti, usulan yang sudah dirangkum ini dibahas dan disepakati pada Musrenbang mendatang."Untuk Musrenbang kami belum tahu jadwalnya kapan, masih menunggu. Tetapi intinya kami telah persiapkan secara matang untuk perencanaan pembangunan 2026," tutur Herman.Jika ada kegiatan atau program yang tidak dapat teranggarkan dalam dana kelurahan, Herman meminta warga untuk mengajukan melalui pos-pos lainnya."Bagi anggaran kelurahan yang tidak bisa terakomodir tetap bisa mengajukan dengan form A3, A4 dan A6 atau bisa melalui pokir (pokok pikiran) dewan yang terus membantu proses kegiatan pembangunan dari tingkat RW," pungkasnya. (JD 05/ED 02)
