Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonsia (KPK RI) berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan Anti Korupsi di Aula Edelweis Lantai 5 Balai Kota, Kamis (19/06/25).
Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok mendukung penuh pelaksanaan Depok Run Fest (DRF) 2025, yang akan digelar pada Minggu, 22 Juni 2025.
Keberadaan narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang terus berkembang menjadi perhatian khusus Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Kota Depok terus mendorong tertib arsip di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui kegiatan sosialisasi penilaian, pelaksanaan dan pemusnahan Arsip yang digelar di aula Gedung Arsip, Rabu (18/06/25).
Sebanyak 50 warung kelontong, toko, dan retail menjadi sasaran dalam pembinaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayah Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Rabu (18/06/25) kemarin.
Kelurahan Duren Mekar (Dumek) Kecamatan Bojongsari resmi membentuk struktur pengurus Koperasi Merah Putih dalam sebuah prosesi musyawarah yang digelar di aula kantor kelurahan pada Rabu (11/06/25).
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Depok, Siti Barkah Hasanah atau yang karib disapa Cing Ikah mengungkapkan, perempuan mempunyai peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan budaya anti korupsi sejak dini di keluarga.
Wali Kota Depok, Supian Suri, secara resmi mengukuhkan pengurus Koperasi Merah Putih (KMP) dari 63 kelurahan se-Kota Depok.
Wali Kota Depok, Supian Suri, mengumumkan bahwa akan ada penyesuaian pada pelaksanaan Car Free Day (CFD) pada Minggu, 22 Juni 2025, sehubungan dengan digelarnya Depok Run Fest (DRF) 2025.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna, menilai rencana kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menggratiskan biaya sekolah swasta bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk yang tidak tertampung di sekolah negeri, sebagai langkah tepat dalam menjamin akses pendidikan.
