Masalah penggunaan tembakau saat ini masih menjadi perhatian serius diberbagai negara, termasuk di Indonesia. Nyatanya, situasi ini tidak dianggap sebagai krisis kesehatan, karena kenyataannya berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa menjadi penikmat tembakau.
Ketua DPRD Kota Depok T.M. Yusufsyah Putra mengajak masyarakat untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Utamanya terkait tujuh lokasi yang dilarang untuk merokok.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok siap melakukan operasi pemberantasan bea cukai ilegal hasil tembakau di Kota Depok.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, Sidik Mulyono mengatakan, pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kota Depok digunakan untuk kegiatan bidang kesehatan dan bidang penegakan hukum. Hal tersebut berdasarkan hasil desk Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBHCHT yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Wali Kota Depok Mohammad Idris menjelaskan sejumlah upaya dalam mempertahankan pengendalian tembakau dan pencegahan penyakit tidak menular (PTM) selama pandemi di Kota Depok. Paparannya tersebut disampaikan dalam acara 6th Asia Pasific Cities Aliance for Tobaco Control and NCDs Prevention (APCAT) The Asia Pacific Summitof Mayors yang mengusung tema ‘Together We Bring Health Solutions’ secara virtual, Selasa (07/12/21).
