Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror mengadakan pertemuan untuk menguatkan sinergi dalam program Pendampingan Kepada Keluarga Mantan (Eks) Narapidana Teroris (Napiter).Sinergi ini terjalin atas amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentan Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019. Yakni tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme."Tahun ini Pemkot Depok akan memberikan pendampingan kepada keluarga eks Napiter, khususnya perempuan dan anak," ujar Kepala DP3AP2KB Kota Depok, Nessi Annisa Handari, usai kegiatan tersebut di Aula Edelweis Lantai 5 Balai Kota, Selasa (04/02/25).Dikatakannya, berdasarkan informasi yang diterima DP3AP2KB, banyak keluarga eks Napiter yang menerima stigma buruk di lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga hal itu mempengaruhi psikis mereka.Oleh karena hal tersebut, DP3AP2KB Kota Depok ingin memberikan layanan terbaik kepada keluarga Eks Napiter sesuai kebutuhannya masing-masing."Kami sudah diskusi akan melakukan pendampingan psikologis, penguatan, juga berdiskusi apa yang mereka butuhkan agar bisa dibantu untuk keberlangsungan hidup mereka, serta untuk penguatan ketahanan keluarganya," papar Nessi.Sementara itu, Ketua Tim Pencegahan Densus 88 Anti Teror, AKP Nur menuturkan, pihaknya menyambut baik sinergi yang mulai terjalin dengan Pemkot Depok. Menurutnya, ini akan memperkuat pertahanan percegahan paham radikalisme dan intoleransi di Kota Sejuta Maulid."Dimana saja pasti ada kelompok atau jaringan itu, tetapi di sini kita mencegah intoleran, radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme di awal. Jadi tidak hanya mengobati tapi bagaimana pencegahannya," tuturnya.Dirinya menyebut, ke depan akan mendukung program pendampingan yang diberikan DP3AP2KB kepada keluarga Eks Napiter tahun ini."Sudah tentu kami akan bersinergi apa yang dibutuhkan di Depok untuk mendukung Kota Depok tentram," pungkasnya. (JD 05/MGG Rosi/ED 02)

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok memfasilitasi pembinaan dan pendampingan kepada para tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas se-Kota Depok oleh spesialis obgyn dan anak.

Jelang tahap II penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 tingkat nasional dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, sejumlah persiapan dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mengadakan Kegiatan Pendampingan, Skrining, dan Evakuasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat di Kota Depok, Rabu (28/08/23). Pendampingan dilakukan bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Marzoeki Mahdi, Bogor.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris menginstruksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk bergerak cepat menangani kasus tindak asusila terhadap seorang anak berusia 11 tahun di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Minggu (27/02).

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok gerak cepat memberikan pendampingan kepada anak dan keluarga yang menjadi korban tindak asusila oleh oknum guru ngaji di Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji.