Pemerintah Kecamatan Sawangan menggelar Musyawarah Kelurahan (Muskel) bersama unsur masyarakat guna meluruskan polemik yang terjadi belakangan ini, khususnya terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan oleh pemerintah pusat.Camat Sawangan, Anwar Nasihin mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai mekanisme pendataan terbaru melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan dalam penyaluran berbagai bantuan sosial.“Kami memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS), PBI, serta pembaruan data sosial agar dapat dipahami dengan baik oleh warga,” ujarnya kepada berita.depok.go.id, Jumat (06/03/26).Kegiatan ini dilaksanakan menyusul terbitnya surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 396/3.3/DI.14/2/2026 tertanggal 25 Februari 2026 tentang Musyawarah Kelurahan pasca pencanangan ground check Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Sawangan menggandeng Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Puskesmas sebagai narasumber. Peserta yang hadir terdiri dari unsur Ketua RT dan RW, kader Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, serta unsur lainnya.Melalui kegiatan tersebut, Anwar berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang komprehensif terkait kebijakan terbaru mengenai bantuan iuran jaminan kesehatan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah warga.“Kami ingin semua pihak memahami prosesnya. Jika ada warga yang KIS-nya tidak aktif atau terjadi perubahan data, masyarakat sudah mengetahui alur penjelasannya,” jelasnya.Musyawarah Kelurahan ini akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Kecamatan Sawangan, yakni Kelurahan Bedahan (04/03), Pasir Putih (05/03), Pengasinan (06/03), Sawangan (10/03), Cinangka (11/03), Sawangan Baru (12/03), dan Kedaung (13/03). (JD 05/ED 02)
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tetap berkomitmen memberikan perhatian terhadap pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus berkomitmen untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri menuturkan, Kota Depok akan mencapai Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebesar 96 persen pada tahun ini.
