berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Kota Depok kembali dipercaya menjadi best practice dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Tahun 2024 yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA).
Rakornas yang diadakan secara luring di Dyandra Convention Center, Surabaya, pada 24-25 Juni 2024 ini mengundang Kota Depok sebagai narasumber untuk membawakan materi tentang "Capaian Pembangunan PPPA tahun 2020-2024".
Depok menjadi salah satu daerah yang dipilih kerena capaian pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaknya paling baik bersama dua kabupaten kota lainnya.
"Sebelumnya, KemenPPPA meminta para pengampu program PPPA dari seluruh Indonesia untuk menyampaikan capaian program terbaik mereka pada pra Rakornas," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok, Nessi Annisa Handari, kepada berita.depok.go.id, Jumat (28/06/24).
"Bukan berupa kompetisi, namun dipilih yang terbaik berdasarkan capaian program selama empat tahun terakhir," sambungnya.
Dirinya menjelaskan setelah paparan pada pra Rakornas, dilanjutkan dengan diskusi untuk memutuskan daerah dengan capaian program terbaik.
Pemilihan didasarkan pada paparan, konsep, laporan dan penyampaian dari masing-masing daerah, hasilnya dua provinsi yakni Kepulauan Riau dan Jawa Tengah dan tiga kabupaten/kota yaitu Bondowoso, Bone, dan Kota Depok terpilih sebagai yang terbaik.
Nessi mengatakan pada Rakornas tersebut pihaknya berkesempatan memaparkan capaian pembangunan PPPA dengan fokus pada tiga dampak signifikan.
"Pertama, sarana dan prasarana ramah anak yang terstandarisasi oleh Kementerian PPPA. Yakni, Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di Perpustakaan Umum Daerah Kota Depok dan Lembaga Konsultasi Keluarga Puspaga Harmoni sebagai puspaga ramah anak," jelasnya.
Kedua, optimalisasi implementasi sarana publik ramah anak, seperti Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA), Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP), dan penegakan kawasan tanpa rokok dengan perda terkait.
"Ketiga, komitmen terhadap disabilitas dan kesejahteraan sosial. Kami memiliki perda kesejahteraan sosial dan SOP teknis perencanaan pembangunan yang responsif gender," ungkapnya.
Nessie menambahkan, berbagai upaya ini memberikan manfaat signifikan dalam pembangunan daerah.
Di satu sisi, Nessie menjelaskan bahwa Rakornas PPPA 2024 diselenggarakan dengan tujuan untuk mengapresiasi program PPPA selama lima tahun terakhir, memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan, serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pembangunan PPPA.
"Tema yang diusung pada Rakornas PPPA kali ini adalah Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Indonesia Maju," tandasnya. (JD 03/ ED 01)
