berita.depok.go.id - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok kembali menggelar Kolaborasi Bareng Komunitas Pembangunan atau Kongko Pembangunan di RM Lembur Kuring, Cimanggis, Rabu (19/11/25).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog santai antara pemerintah, komunitas, dan akademisi untuk membahas berbagai isu pembangunan, khususnya terkait infrastruktur berkelanjutan.
Acara ini dihadiri sejumlah Perangkat Daerah (PD) serta berbagai komunitas, mulai dari ojek online, Bike to Work Depok, komunitas lingkungan, hingga unsur akademisi.
Suasana dibuat nonformal agar diskusi berjalan lebih akrab dan terbuka.
Staf Ahli Wali Kota Depok Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Depok, Agung Sugiharti, menjelaskan bahwa konsep kongko ini memang dirancang agar lebih cair dan dekat dengan masyarakat.
“Kongko pembangunan itu adalah nongkrong bersama untuk membicarakan hal-hal pembangunan. Uniknya, kongko ini sengaja dilakukan di luar kantor agar suasananya lebih kekeluargaan, lebih terbuka, lebih akrab,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, Agung menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya berorientasi pada proyek yang terlihat secara fisik semata.
Menurutnya, persepsi keberhasilan sering kali diukur dari banyaknya pembangunan yang tampak, padahal efektivitasnya membutuhkan pendekatan yang terintegrasi.
“Kadang-kadang satu kota dianggap maju jika infrastrukturnya banyak terlihat. Padahal dengan keterbatasan keuangan dan lahan, kita harus melakukan pembangunan step by step, terintegrasi, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia mencontohkan persoalan banjir yang tidak bisa diselesaikan secara parsial.
“Kalau banjir hanya ditangani di satu titik, airnya bisa pindah ke tempat lain. Maka pembangunan harus terintegrasi. Berkelanjutan itu bagian dari integrasi tersebut,” katanya.
Serap Aspirasi dari Komunitas
Kongko Pembangunan juga menjadi ajang bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat yang merasakan persoalan di lapangan.
“Kita undang banyak komunitas agar mereka bisa memberikan ide dan gagasan. Dari situ akan kita rangkum dan carikan solusi. Jadi bukan hanya top-down, tetapi juga bottom-up,” terang Agung.
Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus tetap selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan janji Wali Kota, serta menyesuaikan arah pendanaan.
Menurut Agung, pembangunan berkelanjutan hanya bisa diwujudkan jika perencanaan dilakukan dengan baik sejak awal.
“Perencanaan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, terdanai, dan bertahap. Itu yang sedang kita kuatkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menyelaraskan usulan masyarakat dengan kebijakan pusat dan kebutuhan kota secara menyeluruh.
Melalui Kongko Pembangunan, Bappeda Depok berharap ekosistem kolaborasi semakin kuat, sehingga pembangunan infrastruktur berkelanjutan dapat terwujud dengan lebih efektif dan tepat sasaran. (JD09/ED 01).
