berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Wali Kota Depok, Mohammad Idris menuturkan, indeks kebahagiaan masyarakat Kecamatan Bojongsari menempati posisi kedua teratas di Kota Depok.

Pernyataan tersebut disampaikan Kiai Idris, sapaan akrab Wali Kota Depok, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bojongsari Tahun 2024 untuk realisasi 2025 di Aula Kecamatan Bojongsari, Selasa (30/01/24).

"Ternyata indeks kebahagiaan Bojongsari nomor dua teratas setelah Beji yang sudah 87, sedangkan Bojongsari 86,54 poin," katanya.

Dia menyatakan, penilaian indeks kebahagiaan tersebut, meliputi dimensi kepuasaan hidup, misalnya apa yang diinginkan warga Bojongsari di berbagai bidang bisa terpenuhi.

"Dimensi perasaan masyarakat, di antaranya, ketika warga saat merasa senang, tidak merasa cemas dan tertekan," ucapnya.

Selanjutnya, makna hidup artinya sudah bisa hidup mandiri, bisa menguasai lingkungan ketika ada situasi yang kurang kondusif dan pembinaan diri. 

"Selamat warga Bojongsari, jangan sampai turun kondisi ini," imbuhnya.

Selain itu juga, yang lebih penting lagi tentang masalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyumbang di Bojongsari.

"Jadi dari kegiatan perdagangan dan lapangan usaha andilnya sebesar 32 persen dan andil untuk industri pengolahan, termasuk UMKM cukup tinggi itu 25,58 persen," ujarnya.

Dia mengatakan, tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2025, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing perekonomian di Kota Depok untuk Maju, Berbudaya dan Sejahtera.

"Untuk itu, kami berpesan kepada dinas terkait dalam perencanaan dan realisasi ini bisa diprogramkan dan disinergikan dengan program-program usulan bottom up atau dari bawah, dari tingkat kelurahan sampai ke perangkat daerah," jelasnya.

Dia memastikan, dana kelurahan tidak akan diutak-atik, murni usulan dari warga di Kelurahan masing-masing.

"Tetapi kalau usulan di kecamatan itu bisa berubah karena nanti kita punya kebijakan-kebijakan yang akan disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pusat, terkait dengan program presiden," katanya. 

"Apa yang dilakukan di kecamatan ini tolong dikawal oleh semuanya untuk kegiatan-kegiatan yang akan dibahas di Renja ," imbuhnya.

Lebih lanjut, ujar Kiai Idris, berdasarkan data dari BPS untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok mengalami kenaikan setengah poin (0,5) menjadi 82,83.   

"Ini artinya aspek pendidikan, aspek daya saing, ekonomi dan aspek kesehatan Kota Depok meningkat sebelumnya 81 sekian masih nomor tiga se-Jawa Barat di bawah Kota Bandung dan Bekasi," tuturnya.

Untuk IPM Kecamatan Bojongsari sendiri, ungkap Kiai Idris, berada di angka 78,61, meningkat 0,74 poin dari sebelumnya.

Meski naik, IPM Kecamatan Bojongsari masih di bawah 80, sehingga menjadi catatan untuk semakin ditingkatkan.

"Jadi yang menjadi catatan kami untuk IPM enggak sampai 80, ternyata yang paling perlu diperhatikan termasuk teman-teman dari dewan tentang angka lama sekolah warga Bojongsari," ujarnya.

Dikatakannya, angka lama sekolah di Kecamatan Bojongsari baru 10,57 tahun setara kelas I SMA, maka ini harus menjadi perhatian agar ditingkatkan lagi, sebab untuk angka lama sekolah di Kota Depok sudah hampir 12 tahun.

"Saya bandingkan dengan kota tetangga, Kota Bekasi sudah 14 tahun atau setara perguruan tinggi lama sekolahnya," ujarnya.

"Dalam catatan BPS itu enggak dimasukin warga sekolah, nah ini menjadi masalah, sementara Bojongsari banyak sekali yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren," jelasnya.

Maka dari itu, ujar Kiai Idris, ke depannya pemberdayaan sekolah-sekolah swasta perlu menjadi orientasi semua pihak.

"Bukan hanya memperbaiki sekolah negeri, tetapi bagaimana sekolah swasta, termasuk pondok pesantren itu bisa dihidupkan dan meningkatkan angka lama sekolah warga Bojongsari," katanya.

"Jadi mohon nanti anggota dewan kalau punya pokir (pokok pikiran) diarahkan ke situ (pemberdayaan sekolah swasta), jangan ke jalan lingkungan lagi," ungkap Kiai Idris.

"Jalan lingkungan urusan saya, nanti bisa pakai anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atau Dinas Perumahan dan Permukiman atau Disrumkim," ujarnya.

Menurutnya, cara pemberdayaan sekolah swasta salah satunya dengan mendorong anak-anak di Bojongsari agar mau bersekolah di swasta.

"Tetapi kalau memang kurang mampu dalam pembiayaan itu kita biayai dari APBD, termasuk pelatihan kepada guru, kepala sekolah bersinergi dengan sekolah lain dan seterusnya," pungkasnya. (JD10/ED01).