berita.depok.go.id - Memasuki pertengahan tahun 2025, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Depok melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah dan stakeholder, terkait upaya penanganan stunting periode Januari-Juni.

Hasil evaluasi kinerja tersebut dipaparkan dalam agenda rapat koordinasi (Rakor) TPPS Kota Depok yang telah dilaksanakan di Aula BJB Lantai 2, Jumat (18/07/25) lalu.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok.

Kepala Bappeda Kota Depok, Dadang Wihana menjelaskan, sejauh ini kinerja yang dijalankan TPPS menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun masih diperlukan penguatan dari sisi aksi-aksi yang dampaknya langsung atau tepat sasaran.

“Disini yang kita bahas terutama untuk menyusun rencana aksi yang taktis dari mulai tata laksana di timnya, lingkungan keluarga, fasilitas kesehatan dan penguatan kolaborasi,” jelasnya kepada berita.depok.go.id.

Dadang mengungkapkan, berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi angka stunting di Depok dari 14,3 persen pada 2023 turun menjadi 12,5 persen di 2024. Akan tetapi, angka tersebut masih tergolong cukup tinggi.

Lanjutnya, sekitar 85 persen anak stunting di Kota Depok berasal dari keluarga non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Artinya stunting bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga pola hidup masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menguatkan peran kolaborasi antar perangkat daerah dan stakeholder untuk bersama-sama mengentaskan kasus stunting. Khususnya, menekan adanya kasus baru.

“Harapannya, kolaborasi yang kita kuatkan ini dapat mengubah paradigma implementasi dengan langsung ke sasaran agar penanganan stunting di Kota Depok dapat teratasi,” tandasnya.

(JD 05/MGG Lusi/ ED 03)