BKD Kota Depok saat menggelar Forum Renja Tahun 2021 secara tatap muka dan virtual di Ruang Rapat Kantor BKD Kota Depok, Rabu (17/02/21). (Foto: JD 04/Diskominfo)
berita.depok.go.id- Upaya pembenahan program kerja, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok menjadikan enam isu strategis sebagai fokus utama di 2022. Salah satunya, sistem teknologi informasi yang belum seluruhnya terintegrasi.
“Isu lainnya adalah masih kurangnya validitas nilai beberapa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akan sangat berpengaruh kepada nilai pendapatan atau piutang daerah,” ujar Kepala BKD Kota Depok Nina Suzana, di sela kegiatan Forum Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah BKD Kota Depok Tahun 2021 di Ruang Rapat BKD, Rabu (17/02/21).
Selain itu, pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari dana perimbangan dan lain-lain, merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kemudian isu yang menjadi perhatian yaitu lambatnya proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah.
“Selanjutnya, adalah meningkatkan potensi penambahan PAD dari penilaian individual objek bangunan khusus, seperti tol, SPBU, apartemen, mall, lapangan golf dan lain-lain. Tentunya dengan penambahan kualitas SDM yang handal,” terangnya.
Terakhir, pihaknya akan melakukan penegakan hukum dalam hal penagihan piutang PBB. Beberapa upaya telah dilakukan, termasuk dengan memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk mempercepat pelayanan.
“Kita sadari jumlah SDM BKD sangat terbatas, namun terus kita optimalkan. Keenam isu strategis tersebut yang akan kita fokuskan pada program kerja di tahun 2022 mendatang,” tutupnya. (JD 08/ED 01/EUD02)
