berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengikuti rapat koordinasi (rakor) program Pemberantasan Korupsi Wilayah II, Diseminasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 melalui Zoom Meeting, di Ruang Depok City Operations Room (D'cor) Lantai 5, Balai Kota Depok. 

Rakor diadakan sebagai tindaklanjut Rekomendasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono mengatakan, rakor ini merupakan agenda rutin tiap tahun. Namun, fokus Pemkot Depok saat ini lebih ke arah pencegahan. Khususnya, pada area pendapatan dan area aset.

"Kami berusaha untuk selalu meningkatkan tata kelola, tata keuangan daerah, tata kelola pendapatan, tata kelola aset. Itu terus kita tingkatkan, salah satu tadi yang menjadi catatan terkait dengan pengamanan aset itu adalah sertifikasi tanah, ini jadi fokus kita juga," tutur Wahid, sapaannya kepada berita.depok.go.id, usai kegiatan, Selasa (23/04/24).

Dikatakannya, tahun lalu Pemkot Depok telah mendapatkan 1.004 bidang aset yang disertifikasi. Pada tahun ini juga ditargetkan 1.000 aset yang disertifikasi.

"Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi, itu menjadi fokus kita," ucapnya.

Selanjutnya, dari sisi pendapatan Pemkot Depok terus mengupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, ditargetkan pada tahun 2025 PAD Kota Depok mencapai Rp2 triliun. 

"Optimalisasi untuk PAD salah satunya melalui digitalisasi dan kemudahan layanan," kata Wahid.

Wahid menuturkan, dalam upaya-upaya tersebut Pemkot Depok juga terus menguatkan sinergi dengan stakeholder terkait, khususnya BPN Kota Depok. Terlebih, Kepala BPN Depok, Indra Gunawan memiliki fokus yang sama, yaitu sertifikasi aset pemda.

"Kita sangat terbantu bertemu dengan BPN. Makanya lompatannya luar biasa. Kalau biasanya hanya 46, 50 sertifikasi aset, tahun lalu kita bisa 1004 sertifikasi aset. Mudah-mudahan tahun ini masih bisa di atas 1000," terang Wahid.

Ia berharap, dari rakor ini Pemkot Depok dapat menjadi good government. Hal itu dapat diwujudkan dengan tata kelola pemerintahan meningkat dan menuju yang terbaik.

"Ujungnya good government, itu nanti diimplikasi kepada layanan publik yang bagus," tutup Wahid. (MGG01/JD09/ED02)