berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Pembentukan Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Depok diamanatkan dalam pasal 131 Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kemudian ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.27/466/Kpts/PUPR/Huk/2022 tentang FPR Kota Depok.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok Citra Indah Yulianty mengatakan, dalam aturan tersebut FPR melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen. Seperti, pemerintah daerah, Akademisi melalui Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) dan Profesional melalui Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) Provinsi Jawa Barat.

“Kami juga libatkan masyarakat dalam hal ini tokoh masyarakat yang memahami seluk beluk potensi dan permasalahan di Kota Depok. Jadi semua unsur tersentuh agar memenuhi pelaksanaan penaataan ruang,” ujar Kepala DPUPR Kota Depok Citra Indah Yulianty, Rabu (19/10/22).

Dikatakannya, pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak perubahan, baik iklim, kebiasaan dan pola kerja. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penyelenggaraan penataan ruang, termasuk di Kota Depok.

“Masyarakat maupun dunia bisnis menuntut respon cepat dari Pemerintah Daerah untuk memberikan solusi atas beberapa permasalahan yang terjadi di Kota Depok. Pembetukan FPR ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi kita semua untuk bersinergi, berkolaborasi dan lebih terbuka,” terangnya.

“Terbuka yang dimaksud yaitu dalam mengutarakan berbagai gagasan, ide, kreativitas maupun terobosan atas berbagai isu yang dihadapi. Dan mendorong penyelenggaraan penataan ruang lebih baik dan maju,” tutupnya. (JD 08/ED 02/EUD02)