berita.depok.go.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penurunan stunting.
Salah satu langkah yang dilakukan dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Terkait Masalah Gizi melalui Publikasi Data Stunting Kota Depok Tahun 2025 di Wisma Hijau, Senin (18/11/25).
Kegiatan tersebut melibatkan lintas sektor dari perangkat daerah, unsur vertikal, organisasi profesi, Puskesmas sampai kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya dengan publikasi data stunting tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan setiap pemangku kepentingan memiliki dasar yang sama dalam menentukan intervensi.
“Kami ingin adanya penguatan sinergi dari lintas sektor melalui publikasi data stunting sebagai bagian dari aksi konvergensi pencegahan stunting,” ungkapnya kepada berita.depok.go.id, Selasa (18/11/25).
Lebih lanjut, Mary menjelaskan, salah satu upaya strategis Pemkot Depok untuk permasalahan stunting yakni melaksanakan surveilans gizi yang dilakukan setiap bulan melalui pemantauan tumbuh kembang balita.
Pengukuran dilakukan melalui Posyandu setempat.
Dikatakannya, data yang dipublikasikan merupakan hasil pengukuran per Agustus 2025 yang bersumber dari aplikasi Sigizi Kesga (e-PPBGM).
Mary juga menegaskan bahwa sejumlah langkah penguatan akan dilakukan ke depan.
Mulai dari memperketat pemantauan balita berisiko, mengoptimalkan intervensi gizi bagi ibu hamil dan menyusui, serta memperluas edukasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di rumah tangga.
"Juga dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor mulai dari kelurahan, kecamatan, TP-PKK, dunia pendidikan, dunia usaha, hingga komunitas agar intervensi tepat sasaran, terutama di wilayah dengan angka stunting lebih tinggi," jelasnya.
"Kami juga ingin masyarakat dapat berperan aktif dengan rutin datang ke Posyandu, tidak merokok di dalam rumah dan tujuh KTR, serta segera memanfaatkan layanan kesehatan jika ada masalah gizi atau tumbuh kembang anak,” tutupnya. (JD 02/ED 01).
