Wali Kota Depok, Mohammad Idris didampingi Ketua TP PKK Kota Depok, Elly Farida, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Sekretariat Daerah Kota Depok, Sri Utomo, dan Kepala Bappeda Kota Depok, Dadang Wihana serta seluruh perangkat daerah mengikuti Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting tahun 2021 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Selasa (05/07/22). (Foto: JD 01/Diskominfo).
berita.depok.go.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melakukan penilaian terhadap kinerja delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting tahun 2021 di seluruh kabupaten dan kota. Hari ini, giliran kinerja tim Pemerintah Kota Depok yang dinilai.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris menjelaskan, penilaian kinerja rutin dilakukan setiap tahun oleh Pemprov Jabar untuk melihat progres pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah kota. Namun, pada tahun ini tim penilai menyoroti inovasi dan partisipasi stakeholder dari unsur anak-anak, lembaga profesi, akademisi, dan lainnya.
"Dari delapan aksi konvergensi penurunan stunting sudah kami jalankan, karena amanat undang-undang dan peraturan pemerintah," jelasnya kepada berita.depok.go.id, usai menghadiri Penilaian Kinerja Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting secara virtual di Ruang Edelweis, Lantai 5, Balai Kota, Selasa (05/07/22).
Adapun delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di antaranya, Aksi 1, melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Aksi 2, menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
Aksi 3, menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota. Aksi 4, memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.
Aksi 5, memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa. Aksi 6, meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota.
Aksi 7, melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota. Aksi 8, melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.
Mohammad Idris menyebutkan, prevalensi balita stunting di Kota Depok tahun 2021 yaitu 3,50 persen. Pada tahun ini menunjukkan penurunan angka menjadi 3,42 persen dan masuk kategori rendah.
"Sesuai target RPJMD Kota Depok 2021-2026 prevalensi stunting 4,70 persen, namun kami mendorong 2024 nol kasus stunting. Artinya nol kasus berdasarkan data yang sedang kami tangani saat ini, untuk itu pencegahannya harus diperkuat," tandasnya. (JD 05/ED 01/EUD02)
