Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (kedua dari kanan) bersama Anggota DPR RI Kominmsi IX, Netty Prasetiyani (tengah) dan Plt. Direktur Bina Pergerakan Lini Lapangan BKKBN, I Made Yudistira (paling kiri) mensosialisasikan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana bersama mitra kerja di balairung Dwidosewojdo, Hotel Bumi Wiyata, Jumat (03/12/21). (Foto : JD 01/Diskominfo).
berita.depok.go.id- Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (IBH) bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi IX, Netty Prasetiyani dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat serta Provinsi Jawa Barat (Jabar) mensosialisasikan Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program Banggakencana kepada mitra kerja.
Menurut IBH, program Banggakencana atau Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana hadir dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dan menjaga kuantitas penduduk. Sebab, dengan keluarga yang berkualitas dan kuantitas penduduk yang terkendali, akan membentuk masyarakat dan negara yang berkualitas juga.
"Program Banggakencana juga sejalan dengan visi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Yaitu Maju, Berbudaya dan Sejahtera," tutur IBH kepada berita.depok.go.id usai kegiatan di Balairung Dwidosewojdo, Hotel Bumi Wiyata, Jumat (03/12/21).
Selain itu, ujar dia, Pemkot Depok juga telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Dan Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA).
Dikatakan IBH, saat ini program Banggakencana menunjukan hasil yang baik di Kota Depok. Hal tersebut ditunjukkan dengan tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2021. Yakni terbentuknya 127 Kampung KB yang berada di tingkat RW.
Dijelaskan IBH, dalam meningkatkan kualitas keluarga, pihaknya juga memiliki program Sekolah Pra Nikah (SPN) yang sudah meluluskan 18 angkatan atau 900 orang lulusan dan Sekolah Ayah Bunda (SAB).Program SPN itu sudah meluluskan empat angkatan atau 100 pasangan.
"Pada tahun ini juga sudah diadakan SPN untuk remaja berkebutuhan khusus. Lalu, SAB untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus," jelas IBH.
Tak hanya itu, ujar IBH, dalam mengadvokasi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Pemkot Depok juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Anak dan Perempuan dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Keberadaannya sebagai sarana konsultasi dalam pengasuhan anak yang didukung oleh para psikolog berpengalaman.
IBH menambahkan, program Banggakencana di Depok dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak. Mulai dari legislator hingga peran aktif dari masyarakat.
"Semoga pembinaan yang dilaksanakan dapat menjadi inspirasi dalam mendorong adanya inovasi pada pelaksanaan program Banggakencana," katanya.
"Tidak hanya menghadirkan solusi tapi juga memotivasi kita untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi. Dengan begitu, tujuan pembangunan daerah dan nasional dapat tercapai," tandasnya. (JD 09/ED 02/EUD02)
