berita.depok.go.id - Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan menggagas pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) tingkat kota. Langkah ini diawali dengan kegiatan sosialisasi di Taman Edukasi Kaldera, Kecamatan Tapos, Kamis (11/09/25).
Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, Adnan Mahyudin, menegaskan pembentukan forum ini penting mengingat Depok memiliki potensi rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga gempa bumi.
“Wilayah Kota Depok memiliki potensi rawan terhadap beberapa jenis bencana, salah satunya banjir yang kerap menjadi tantangan utama,” ujarnya kepada berita.depok.go.id, Sabtu (13/09/25).
Berdasarkan data Dinas PUPR Depok tahun 2021, terdapat sekitar 163,76 hektare wilayah rawan banjir dan genangan. Peristiwa banjir pada Maret 2025 yang berdampak di 39 kelurahan dan 11 kecamatan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak.
“Melalui FPRB, kita ingin ada keterlibatan lintas sektor untuk bersama-sama memperkuat ketangguhan kota,” jelas Adnan.
Ia menambahkan, sosialisasi ini tidak hanya berisi penyampaian materi, tetapi juga diskusi tematis, lokakarya, serta pelatihan pencarian dan penyelamatan korban banjir. Tujuannya meningkatkan kapasitas masyarakat sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Sementara itu, Kepala Seksi Rehabilitasi Konstruksi Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, Nadelia, menuturkan FPRB akan menjadi wadah partisipatif yang menghimpun berbagai unsur, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat, komunitas, media, hingga akademisi.
Dalam kesempatan tersebut, hadir sejumlah narasumber, antara lain Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Depok yang membahas pembentukan Forum PRB, Iskandar Leman dari MPBI terkait dinamika perkembangan Forum PRB di daerah, serta Yoga Wiratama dari Kemendagri yang memaparkan peran Forum PRB dalam mendukung capaian SPM Sub Urusan Bencana BNPB.
“Forum ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi wadah bersama. Semua elemen, termasuk kelompok rentan, harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana,” ungkap Nadelia.
“Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan akan menjadi landasan dalam forum ini,” pungkasnya. (JD 10/ED 02)
