berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Kota Depok telah mencanangkan 12 sekolah menjadi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tahun ini sebagai upaya untuk menyisipkan pendidikan kependudukan dan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) ke dalam kurikulum sekolah.
Dua belas sekolah tersebut juga menandatangani nota kesepahaman agar dapat mengimplementasikan SSK di sekolahnya masing-masing, Selasa (12/11).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok, Nessi Annisa Handari, berharap agar materi terkait kesehatan reproduksi, administrasi kependudukan, hingga pencegahan stunting dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan seperti Biologi, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) tanpa menambah beban kurikulum.
“Kami harapkan para tenaga pendidik bisa memasukkan materi kependudukan dan program Bangga Kencana dalam mata pelajaran yang ada, misalnya Biologi dengan materi kesehatan reproduksi atau IPS dengan materi administrasi kependudukan. Dengan begitu, siswa SMP dapat memahami kontribusi mereka terhadap pembangunan keluarga dan masyarakat,” kata Nessi, kepada berita.depok.go.id, Rabu (13/11/24).
Menurutnya, dengan pemahaman yang lebih baik, para remaja akan memiliki kesadaran untuk menjauhi masalah-masalah sosial, seperti pernikahan dini dan stunting.
"Kami ingin siswa tumbuh tidak hanya cerdas akademis, tapi juga memiliki kualitas hidup yang baik," tambahnya.
Nessi berharap, dengan langkah ini, pemahaman siswa tentang kependudukan dan kesehatan reproduksi akan meningkat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak untuk masa depan.
"Harapannya, anak-anak di Depok memiliki kualitas hidup yang baik, tidak hanya pintar akademis tapi juga siap menghadapi tantangan sosial," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Depok, May Haryanti, menyebut pihaknya bersama Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kota Depok, terus bergerak dalam upaya pembentukan SSK.
Program ini merupakan langkah strategis yang dimulai sejak tahun 2022 melalui serangkaian kegiatan seperti rapat koordinasi dan sosialisasi kepada sekolah-sekolah tingkat SMP/MTS dan SD/MI.
Katanya, pada tahun 2023, empat sekolah tingkat SMP/MTS dipilih sebagai pilot project Sekolah Siaga Kependudukan.
Di tahun 2024, upaya ini semakin diperluas dengan penunjukan 12 sekolah tambahan, terdiri dari delapan SMP dan empat MTS.
Selain penunjukan sekolah, pemerintah juga telah melakukan orientasi terkait Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) khusus Sekolah Siaga Kependudukan dan mengadakan uji coba implementasinya pada 12 sekolah tersebut.
Adapun sekolah yang dicanangkan antara lain, SMPN 1 Panmas, SMPN 5 Beji, SMPN 6 Cilodong, SMPN 9 Cipayung, SMPN 10 Sawangan, SMPN 13 Krukut Limo, SMPN 14 Bojong Sari, SMPN 24 Leuwinanggung, MTs An Nizhomiyah Cilodong, MTs Al-Kautsar Sukmajaya, MTs Al-Karimiyah Sawangan1 dan MTs al Husna Cimanggis.
Tak hanya itu, Pemerintah Kota Depok melalui program ini turut menyediakan sarana dan prasarana pendukung berupa “Pojok Kependudukan” di sekolah-sekolah terpilih, yang bertujuan memberikan informasi dan pembelajaran mengenai kependudukan bagi siswa.
Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai isu-isu kependudukan sejak dini, sehingga terbentuk generasi yang lebih peduli dan siap menghadapi tantangan kependudukan di masa depan.
“Kami melatih beberapa kepala sekolah dan guru mata pelajaran IPS dan BK, agar mereka dapat menyampaikan materi dengan tepat. Pelatihan ini dilengkapi dengan modul khusus serta sesi post-test untuk memastikan pemahaman para guru sebelum materi ini diterapkan di sekolah,” tutupnya. (JD03/ ED 01)
