berita.depok.go.id - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono memberikan instruksi ke perangkat daerah terkait untuk melakukan percepatan keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Depok.
Percepatan itu harus segera digencarkan agar Universal Health Coverage (UHC) segera terwujud di Kota Sejuta Maulid ini.
"Pelaksanaan JKN - KIS di Kota Depok sudah 91,74 persen. Ada target pada akhir tahun ini sebesar 95 persen. Maka untuk mencapai hal itu, Pemkot Depok akan memberikan dukungannya melalui perangkat darah (PD) terkait," kata Bang Imam usai kegiatan pertemuan Forum Komunikasi BPJS Kesehatan Depok di Ruang Edelweis Lantai 5 Balai Kota, Selasa (20/09/22).
Menurutnya, langkah utama yang harus terus digencarkan yaitu memberikan kesadaran ke masyarakat pentingnya jaminan kesehatan. Setelah menjadi peserta JKN-KIS juga harus rutin membayar iurannya.
"Semua itu agar pelayanan kesehatan warga tidak terganggu, termasuk agar pembayarannya tidak menunggak bagi peserta mandiri dan peserta penerima upah," katanya.
Bang Imam menjelaskan, dalam mendukung keberlangsungan program JKN - KIS, pihaknya menginstruksikan agar PD terkait dapat bersinergi untuk peningkatan kepesertaan dan kepatuhan JKN-KIS di Depok. Misalnya Disnaker Depok terkait pengawasan badan usaha.
"Kami upayakan cara-cara terbaik agar badan usaha mendaftarkan pegawainya menjadi peserta JKN - KIS," ungkapnya.
Dirinya pun mengapresiasi BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga Depok. Selain juga dengan berbagai inovasi dalam menjaga keberlangsungan program JKN - KIS di Kota Depok.
"Ada kader JKN, ada program pembayaran bertahap agar warga bisa menyicil jika menunggak, telekoleting dan BPJS Keliling untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.
"Yang pasti dukungan Pemkot Depok terhadap JKN - KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga akan terus dimaksimalkan, misalnya dengan meminta kuota ke pemerintah pusat," tandasnya. (JD03/ED02/EUD02)
