berita.depok.go.id - Kemacetan di Jalan Margonda yang tak kunjung mereda setiap harinya di Simpang Juanda-Margonda dan Exit Tol Margonda, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengambil langkah untuk membangun jalan layang atau flyover Margonda. 

Pembangunan flyover yang direncanakan pada tahun 2026 ini merupakan solusi pemerintah sebagai upaya mengatasi kemacetan di kawasan tersebut.

Pada Selasa (15/07) sudah dilakukan peninjauan lokasi calon pembangunan Flyover Margonda oleh Tim yang dikomandoi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianti.

Lalu Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda), Dinas Perhubungan Kota Depok, perwakilan Balai Jalan dan Satuan Kerja Jalan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

"Iya sudah kita cek lokasi bersama tim dari pemerintah pusat dan kota untuk rencana pembangunan flyover Margonda," ujar Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianti kepada berita.depok.go.id, Rabu (17/07/25).

Dikatakannya, pembangunan flyover ini masih dalam tahap perencanaan, dimana untuk feasibility study (FS) atau uji kelayakan mendapat bantuan dari PT SMI melalui donor keuangan dari Jerman.

Sedangkan terkait biaya pembangunan rencananya bersumber dari pinjaman daerah, kerja sama antara Pemkot Depok dengan PT SMI sebagai sumber pendanaannya.

"Pembangunan flyover Margonda ini kurang lebih dananya Rp250 Miliar," kata Citra.

Rencananya flyover sepanjang 460 meter akan dibangun dari restoran Spesial Sambal sampai Toyota dekat Depok Town Square, dengan sistem dua arah menggunakan jalur cepat. 

Kemudian dari Jalan Ir. Juanda satu arah menuju Jalan Margonda sepanjang 300 meter.

"Itu salah satu untuk menghindari kemacetan di Jalan Margonda, terutama di hari kerja, pagi dan pulang kerja, dan juga weekend," paparnya.

Citra mengungkapkan, sejauh ini Pemkot Depok terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, sebab Jalan Margonda berada di ruas jalan nasional dan jalan kota.

"Jadi tahapannya kita sudah rapat, sudah permohonan ke Kemendagri, BAPPENAS, Kementerian Keuangan dan Kementerian PU. Sekarang ini crosscheck lapangan untuk proses selanjutnya, apakah PT SMI mengacc atau tidak gitu," tandasnya. (MGG Lusi/JD 05/ED 01).