berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Wali Kota Depok, Mohammad Idris menerima 856 sertifikat aset Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Rabu (24/01/24).
Penyerahan sertifikat aset tersebut secara simbolis dilakukan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Wikantadi Kasumbogo.
Usai menerima sertifikat aset tersebut, Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, kolaborasi antara Pemkot dengan BPN Depok, termasuk Tim Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) KPK, menjadi kunci dalam suksesnya pelaksanaan sertifikat aset ini.
“kolaborasi memang harus kita perkuat dalam menyelesaikan masalah ini, ternyata memang ada permasalahan di BPN yang kita enggak paham, ada permasalahan di pemerintahan yang BPN juga enggak paham, termasuk Korsupgah KPK juga begitu,” jelasnya di Kantor BPN Kota Depok, Komplek Perkantoran Kota Kembang, Grand Depok City, Cilodong.
“Akhirnya data kita beberkan, munculah angka sekian amanat dari Korsupgah KPK, kita ajukan beberapa, tetapi pemerintah harus menganggarkan, lanjutnya.
“Percuma kalau kita ajukan berapa puluh ribu pun kalau enggak ada anggarannya, BPN enggak bisa melaksanakan, jadi itu harus kolaborasi di situ,” tutur Kiai Idris, sapaan akrab Wali Kota Depok.
Dirinya menyebutkan, penyelesaian permasalahan tanah di Kota Depok sangat penting, khususnya persoalan aset-aset milik Pemkot Depok.
“Makanya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada BPN, saya yakin perjuangan yang sangat luar biasa, seperti tanah yang sering diinjak-injak, ya ancaman,” ucapnya
“Karenanya, kita berkolaborasi dengan Kejari, Polres Metro dan Kodim 0508/Depok,” kata Kiai Idris.
Dia menuturkan, pihaknya sudah sering melakukan pemasangan plang atau papan nama dalam rangka pengamanan aset milik daerah.
“Kita sering dan sudah pasang plang, apalagi tanah-tanah yang kadang-kadang tidak jelas, kurang jelas, saya bilang kalau mau jelas pasang plang ya,” imbuhnya.
“Nanti kita pasang plang ularnya keluar, nah kalau yang keluar gampang ya kalau memang kita yang benar, kita ketok itu kepala ularnya, kalau enggak ya kita urus secara ketentuan hukum,” tegasnya.
“Alhamdulillah, beberapa kasus-kasus itu bisa selesai, dengan kolaborasi tadi, jadi terima kasih, kami juga ingatkan untuk pasang plang-plang sebagai bukti penguasaan terhadap tanah,” tandas Kiai Idris. (MGG01/JD09/ED02)
