berita.depok.go.id - Guna memperkuat pelayanan publik yang inklusif, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memberikan pelatihan Bahasa Isyarat bagi ratusan pegawainya secara offline dan online.
Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Depok, Novi Andriani mengungkapkan, pengguna layanan publik sangat variatif salah satunya adalah penyandang disabilitas.
Sebagai garda terdepan yang memberikan pelayanan kepada publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta juga dapat menguasai bahasa isyarat tingkat dasar untuk mempermudah komunikasi.
"Memiliki kemampuan bahasa isyarat akan mempermudah komunikasi dengan disabilitas tuna rungu, sehingga lebih efektif, responsif, dan setara tanpa diskriminatif," ungkapnya kepada berita.depok.go.id.
Pelatihan yang sudah berjalan selama dua tahun berturut-turut ini membuktikan komitmen Pemkot Depok mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif.
Selain dari aspek penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, juga memberikan pelayanan yang adil bagi semua orang.
Hal ini juga sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan dalam mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas dan aksesibilitas.
Novi mengatakan, pelatihan bahasa isyarat tahun ini diikuti oleh 260 pegawai yang diprioritaskan pada petugas pelaksana pelayanan publik.
Di antaranya perangkat daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, kecamatan, kelurahan, Puskesmas, dan Unit Pelayanan Teknis Dinas lainnya yang memberikan layanan langsung dengan masyarakat.
Dengan mendatangkan narasumber dari Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Depok, para ASN dilatih memperagakan huruf dan percakapan menggunakan dua jenis bahasa isyarat.
Yaitu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) yang digunakan di sekolah atau instansi menggunakan 1 tangan dan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) yang menggunakan dua tangan dalam penerapannya.
"Dengan meningkatnya kemampuan komunikasi petugas pelayanan, diharapkan tercipta lingkungan pelayanan yang inklusif serta memperkuat komitmen Pemerintah Kota Depok dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan bagi seluruh warga," terang Novi.
Penulis: Nur Aprida Sani
Editor: Yanu
