berita.depok.go.id - Wali Kota Depok, Supian Suri, secara resmi melaunching Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kota Depok Semester I Tahun 2025 di Ruang Edelweis, Lantai 5 Balai Kota Depok, Senin (22/09/25) pagi.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa data kependudukan memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.
“Sehingga kita bisa memanfaatkan data-data yang kita miliki untuk bagaimana kita merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan sangat dibutuhkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Supian Suri mencontohkan, melalui data kependudukan pemerintah dapat mengetahui jumlah lansia yang perlu difasilitasi melalui posbindu, ataupun jumlah balita yang harus dilayani puskesmas.
Dengan begitu, program kesehatan dan pelayanan dasar dapat dirancang lebih tepat sasaran.
“Begitu juga dengan anak-anak balita kita, apakah sudah cukup usia untuk dilayani puskesmas kita. Data ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja-kerja kita, termasuk di dalamnya berapa usia produktif di satu wilayah, sehingga upaya apa yang bisa kita lakukan bisa lebih antisipatif,” tambahnya.
Berdasarkan DKB Semester I Tahun 2025, jumlah penduduk Kota Depok tercatat 2.024.664 jiwa.
Angka ini, menurut Wali Kota, perlu diturunkan lagi ke kategori yang lebih detail untuk memastikan setiap kelompok masyarakat mendapat layanan yang sesuai.
“Artinya dari 2 juta lebih jiwa ini kita harus memilah lagi, apakah mereka sudah terlayani dengan baik dalam layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Ini penting untuk memastikan kebijakan kita tepat sasaran,” jelasnya.
Supian Suri juga menyinggung kepadatan penduduk di beberapa wilayah.
Menurutnya, Kecamatan Sukmajaya, Pancoran Mas, dan Cimanggis menjadi tiga wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, sementara Kecamatan Cipayung termasuk wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi.
“Ini menjadi tantangan buat kita bagaimana melayani warga Depok dengan kepadatan yang sangat tinggi. Jangan sampai kebijakan kita keluar setelah masalah muncul. Data ini menjadi evaluasi agar kebijakan lebih antisipatif,” katanya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk menjadikan data kependudukan sebagai acuan utama dalam penyusunan program, baik itu pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan.
“Saya minta masing-masing perangkat daerah melihat lagi data ini, kemudian membandingkan dengan kondisi di lapangan," ungkapnya.
"Kebutuhan sekolah, puskesmas, rumah sakit, tenaga kerja usia produktif, semua harus dihitung dengan baik. Dengan begitu, kebijakan kita tidak hanya reaktif, tetapi juga solutif,” pungkas Supian Suri. (JD09/ ED 01).
