BKD Kota Depok saat melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Tahun 2020, secara virtual dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Depok City Operational Room (DeCOR), Rabu (26/08/2020). (Foto: JD 04/Diskominfo).
berita.depok.go.id-Sebagai bentuk sinergitas, Pemerintah Kota Depok (Pemkot) melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Kegiatan ini diadakan secara virtual dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
“Pajak pusat dan pajak daerah itu kan banyak keterkaitannya. Baik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maupun dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jadi kerjasama ini sebagai bentuk pengawasan juga,” ujar Kepala BKD Kota Depok Nina Suzana, usai melakukan penandatangan kerjasama, di DeCOR, belum lama ini.
Dikatakannya, perjanjian kerjasama tersebut merupakan salah satu hal penting guna menggali potensi pajak. Termasuk mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi perpajakan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Jangan sampai nanti ada yang lost pajak atau pajak palsu misalnya. Nah, oleh karena itu perlu kerjasama guna mengintegrasikan sistem ini. Apalagi sekarang kan semua sudah IT yang memudahkan kita dalam mengontrol pajak dari Wajib Pajak,” terangnya.
Nina berharap, semua target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Pemerintah pusat juga diharapkan bisa membantu daerah dalam pencapaian target, begitupun sebaliknya.
“Karena pada saat ditetapkan target untuk pajak pusat, disitu pun ada bagi hasil dengan daerah, ada bagian untuk kami (pemerintah daerah). Semua saling keterkaitan,” pungkasnya (JD 08/ED 01/EUD02)
