Pemerintah Kota Depok yang diwakili (kiri ke kanan) Inspektur pada Irda Depok, Firmanuddin, Kabag Pemerintahan Setda Depok, Muchsin Mawardi, dan Sekda Depok Hardiono mengikuti webinar yang diadakan KASN, di DeCOR, Balai Kota, Rabu (21/10/20). (Diskominfo)
berita.depok.go.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Depok hari ini mengikuti webinar yang diadakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kegiatan yang diikuti ratusan peserta tersebut, bertajuk Meritokrasi dan Demokrasi di Indonesia.
Webinar ini menghadirkan empat pembicara. Yaitu Fachrul Razi selaku Ketua Komite I DPD RI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan RI. Selanjutnya ada Eko Prasojo selaku Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) dan Agus Pramusinto selaku Ketua KASN.
"Dalam suatu pemerintahan, harus menjalankan meritokrasi. Yaitu upaya menjalankan satu proses berdirinya ASN yang netral, dan mendukung pemilu yang demokratis," kata Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono usai kegiatan di DeCOR, Balai Kota, Rabu (21/10/20).
Dirinya menyetujui keberadaan ASN dalam konstelasi Pilkada sebagai penjaga sistem meritokrasi. Dengan demikian, apabila sistem ini dijalankan dengan baik dapat menjaga netralitas.
Selanjutnya, poin menarik lainnya dalam pembahasan tersebut mengenai Pemilihan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Yaitu terkait aspek menjauhi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Ke depan, lanjut Hardiono, peran KASN dalam monitoring dan pengawasan lebih ditingkatkan. Ketika ada laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi.
"Rekomendasi disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan rekomendasi ini harus ditindaklanjuti. Apabila tidak dilakukan, PPK akan mendapatkan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat," tutupnya. (JD 07/ED 01/EUD02)
